Faktaexpose.com, BANTEN – Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 digelar di Provinsi Banten, Kota Serang, Senin, 9 Februari 2026. Dihadiri Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar hadir mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang berhalangan hadir karena agenda bersamaan.
Selain itu juga dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Gubernur Banten Andra Soni dan perwakilan anggota PWI daerah. Agenda dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dengan kehadiran pejabat negara dan daerah.
Mewaikili sambutan Presiden Prabowo Subianto, Muhaimin menyampaikan salam hormat serta apresiasi Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh insan pers Indonesia atas dedikasi dan pengabdiannya bagi bangsa dan negara. Presiden, kata dia, menaruh penghargaan tinggi terhadap peran pers dalam menjaga demokrasi dan akal sehat publik.
Kembali Ia menegaskan bahwa dunia saat ini bergerak sangat cepat, didorong oleh arus informasi, data, dan algoritma. Di tengah dominasi kecerdasan artifisial dan teknologi digital, pers dituntut tetap menjaga nilai-nilai jurnalisme yang berbasis pada verifikasi, etika, dan empati manusia. “Jurnalisme tidak boleh kalah oleh algoritma. Teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti nurani,” tegas dia di Banten, Senin (9/2/2026).
Masih kata Ia, Tanpa sentuhan manusia dan komitmen terhadap kebenaran, jurnalisme berisiko kehilangan makna serta kepercayaan publik. Ia mengingatkan bahwa pers yang hanya mengandalkan kecepatan dan kecanggihan teknologi tanpa kualitas dan etika akan menjauh dari masyarakat.
Indonesia kini menjadi pasar digital terbesar di Asia Tenggara, dengan lebih dari 80 persen penduduk terhubung internet dan rata-rata mengakses media sosial hampir tiga jam per hari. Kondisi ini, kata dia, menjadikan kualitas informasi dan sentimen media sangat menentukan stabilitas sosial, ekonomi, dan kohesi kebangsaan.
Pemerintah berkomiten menjaga ekosistem pers, tidak akan membiarkan pers berjalan sendiri menghadapi disrupsi digital, termasuk tantangan model bisnis media dan keadilan ekonomi.
“Negara berkomitmen memastikan media massa tetap mendapatkan mata rantai ekonomi yang adil agar jurnalisme berkualitas bisa terus hidup sebagai suluh demokrasi,” jelas dia.
Selain itu pemerintah memberi dukungan terhadap penguatan kebijakan ekonomi media, termasuk advokasi hak penerbit (publisher rights), sebagaimana telah dilakukan di berbagai negara maju.
Di tengah modernisasi digital hingga banjir informasi dan maraknya konten tidak berkualitas yang berpotensi menurunkan daya nalar masyarakat, Muhaimin tegaskan pers harus hadir sebagai penjernih informasi, bukan penambah kebisingan. Pers diharapkan berperan strategis dalam melawan hoaks, disinformasi, serta menjembatani kebijakan pemerintah dengan pemahaman publik.
Peran pers agar bisa mengawal dan mengedukasi publik terkait program prioritas nasional seperti contoh pemberitaan sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa, dan berbagai program strategis jangka panjang lainnya.
Tiga peran utama pers ke depan, kata Muhaimin yakni sebagai sarana edukasi publik, penjaga etika dan integritas di ruang digital, serta pelindung martabat manusia dengan menghentikan praktik pemberitaan yang melukai dan melanggar privasi.
Dan Ia mengajak seluruh insan pers, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat kolaborasi demi membangun ekosistem pers yang sehat, bermartabat, dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. “Selamat Hari Pers Nasional 2026. Teruslah menjaga nurani bangsa,” pungkasnya.
Sementara penanggung jawab HPN 2026 sekaligus Ketua PWI Pusat, Akhmad Munir, mengatakan pers bukan sekadar industri informasi. Pers merupakan bagian dari fondasi demokrasi dalam pembangunan nasional.
“Karena itu eksistensi pers bukan sekedar hanya industri informasi, melainkan juga bagian dari fondasi demokrasi dalam pembangunan nasional. Komitmen tersebut dijaga melalui kode etik jurnalistik,” kata Munir.
Munir juga menegaskan kode etik jurnalistik menjadi pembeda antara pers arus utama dan lalu lintas informasi tanpa tanggung jawab. Etika menuntut wartawan bekerja profesional, akurat, dan berimbang.
“Wartawan hidup dalam kewaspadaan dan kegelisahan intelektual bukan karena takut kepada kekuasaan tetapi karena takut keliru menyampaikan kebenaran. Takut jika informasi yang dipublikasikan justru menyesatkan bukan mencerahkan,” ujar dia.
Kritik pers terhadap pemerintah dinilai sebagai bagian penting dari demokrasi. Kritik tidak dimaknai sebagai serangan, melainkan bentuk kepedulian terhadap kepentingan publik dan tanggung jawab kepada publik.
Munir menegaskan kritik yang disampaikan pers bertujuan untuk mengingatkan arah kebijakan. Kritik pers tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan kekuasaan.
(Yons)
