Faktaexpose.com, JAKARTA – Sejumlah ratusan nelayan Muara Angke yang tergabung dalam Gerakan Bangkit Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) Jakarta, melakukan aksi penolakan program Vessel Monitoring System (VMS) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Aksi bentangkan spanduk di dermaga T, Muara Angke, Pluit Penjarinagan Jakarta Utara, Minggu (13/4/2025) memperjuangkan kebijakan yang membebani para nelayan menjadi perhatian masyarakat dan nelayan sekitar.
Kebijakan pemerintah untuk memasang VMS memberatkan nelayan yang melakukan orasi meminta presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi keputusan kementerian kelautan dan perikanan.
Najirin anggota gerbang tani dan nelayan Jakarta, mengatakan pemasangan VMS, untuk kapal nelayan peraturan terbaru mewajibkan kapal di 7 sampai 30 Gross Ton.
“Pemerintah harusnya mengkaji ulang peraturan itu karena memberatkan nelayan. Pada saat memasang VMS bayar Rp20 juta, belum setiap tahunnya bayar Rp6 juta dan suratnya Rp1 juta,” keluhnya.
Bahkan bukan hanya itu saja, VMS yang memberatkan para nelayan, juga membuat keluarga nelayan terancam kekurangan penghasilan akibat gagal melaut.
Nelayan Muara Angke pun mengancam akan melakukan aksi demo depan istana negara, agar kebijakan VMS untuk dikaji ulang.
“Kami nelayan tergabung gerbang tani, akan menggeruduk istana kalau keluhan kami terhadap kebijakan VMS, tidak dikaji ulang, ” ancam para nelayan dan istri yang melakukan aksi orasi.
Dikatakan Najirin, sudah banyak nelayan gagal melaut akibat tidak adanya VMS dalam kapalnya.
Sementara itu ketua gerbang tani dan nelayan Jakarta Tri Waluyo mengatakan, seluruh nelayan di Indonesia juga sudah menyampaikan keluhan atas kebijakan pemasangan VMS.
Bahkan gerbang Tani dan Nelayan meminta presiden Prabowo Subianto untuk memperhatikan nasib nelayan. “Nelayan butuh makan, seharusnya kebijakan yang dibuat dikondisi saat ini harus pro rakyat, ” ungkap Tri Waluyo.
Keluhan nelayan Muara Angke juga dikatakan Tri Waluyo sudah disampaikan ke Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal pada Senin (17/3/2025), bahkan menyatakan telah menerima aspirasi masyarakat nelayan ini dan akan mengomunikasikan dengan Komisi IV DPR RI yang merupakan mitra dari Kementerian Kelautan Perikanan. ***
