Faktaexpose com, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik Ah Maftuchan menilai gagasan sosialisme Islam HOS Tjokroaminoto masih relevan untuk menjawab persoalan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Ia mendorong negara memperkuat kebijakan redistribusi kekayaan, perpajakan berkeadilan, serta pemerataan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi.
Menurutnya, prinsip keadilan sosial tidak cukup disampaikan melalui pidato, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Cara mewujudkannya setelah diskusi ini harus mulai dirumuskan bagaimana Pasal 33 itu diterjemahkan dalam kebijakan dan program. Jadi, tidak lagi hanya dipidato-pidatokan,” ujarnya dalam diskusi bedah buku HOS Tjokroaminoto yang diinisiasi DPC PKB Jakarta Utara, Ahad (15/11/2026).
Ah Maftuchan menjelaskan, salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah ketimpangan penguasaan kekayaan. Ia menilai negara perlu memiliki instrumen untuk mendistribusikan kekayaan agar manfaat perekonomian tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Ia juga menyoroti pentingnya kebijakan pajak yang lebih berkeadilan. Menurutnya, beban pajak perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat, termasuk dengan mengurangi pajak atas barang-barang yang menjadi kebutuhan publik.
“Selain pajak yang lebih berkeadilan, pajak-pajak untuk rakyat kecil harus juga dikurangi,” katanya.
Ia mencontohkan perjuangan penghapusan pajak pembalut serta upaya menurunkan beban pajak buku ajar dan buku teks. Menurutnya, kebijakan perpajakan perlu memperhatikan barang dan kebutuhan yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Selain persoalan pajak, Ah Maftuchan menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap tanah sebagai alat produksi. Ia menyinggung kondisi petani yang kehilangan tanah akibat penguasaan oleh korporasi maupun negara.
Menurutnya, kebijakan perhutanan sosial semestinya dapat membuka akses masyarakat untuk mengelola tanah dan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.
“Bagaimana teman-teman petani yang dulu tanahnya dirampas oleh korporasi, oleh negara, bisa kembali mendapatkan hak untuk mengelola tanah tersebut,” jelasnya.
Ia juga menilai negara perlu hadir mengendalikan praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, termasuk peran tengkulak dan perantara yang mengambil keuntungan secara berlebihan.
Ah Maftuchan merangkum sejumlah langkah tersebut sebagai bagian dari penerapan gagasan sosialisme Islam dalam kehidupan ekonomi saat ini. Baginya, kekayaan tetap dapat dimiliki individu, tetapi penguasaan dan pemanfaatannya tidak boleh merugikan masyarakat luas.
“Intinya kaya boleh, tapi miskin jangan. Kaya ugal-ugalan enggak boleh, miskin kebangetan haram,” tandasnya.
(Yons)
















