BEI Cermati Sengketa Lahan Anak Usaha Indika Energy di Proyek Tambang Emas Awak Mas

Ilustrasi Bursa Efek Indonesia (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Sumber: CNBC Indonesia Market

Pengawasan Bursa atas Sengketa Lahan MDA

Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan yang menimpa anak usaha PT Indika Energy Tbk (INDY), yakni PT Masmindo Dwi Area (MDA). Fokus sorotan tersebut terkait sengketa lahan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, seiring terbitnya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polda Sulawesi Selatan atas aduan sengketa lahan yang melibatkan MDA.

Melalui keterbukaan informasi yang disampaikan ke BEI, manajemen INDY menjelaskan bahwa baik perseroan maupun MDA baru mengetahui keberadaan laporan polisi tertanggal 19 Oktober 2026 serta SP2HP tertanggal 30 Oktober 2026 melalui pemberitaan media. Hingga surat tanggapan disampaikan, MDA menyatakan belum menerima surat panggilan, permintaan klarifikasi, maupun pemberitahuan resmi dalam bentuk apa pun dari Polda Sulawesi Selatan.

Kondisi itu menyebabkan perseroan belum dapat mengonfirmasi pokok laporan pidana maupun keabsahan informasi yang beredar di publik. Hal yang sama berlaku bagi direksi, karyawan, dan kontraktor MDA, sepanjang pengetahuan manajemen INDY.

Ruang Lingkup Klaim dan Status Kompensasi Lahan

INDY merinci bahwa klaim kepemilikan lahan yang sedang ditangani MDA mencakup area sekitar 309 hektare di Desa Rante Balla, Kabupaten Luwu. Di sisi lain, total kebutuhan lahan untuk pengembangan proyek tambang emas Awak Mas mencapai sekitar 1.570 hektare.

Perseroan menegaskan bahwa kompensasi atas penguasaan fisik lahan, tanaman tumbuh, dan bangunan telah dibayarkan kepada pihak yang menguasai lahan secara fisik serta memiliki dokumen pendukung. Dokumen tersebut telah diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan dan pemerintah desa setempat.

Menurut manajemen, inti permasalahan bukan pada ketiadaan pembayaran kompensasi oleh MDA, melainkan pada klaim kepemilikan yang diajukan pihak pengklaim atas area yang dipersoalkan. Hingga 16 November 2026, sekitar 93 persen lahan proyek telah memperoleh kompensasi, sementara 7 persen sisanya masih dalam proses. Khusus untuk area yang diklaim seluas 309 hektare, sekitar 97 persen telah dikompensasi dan hanya 3 persen yang masih berjalan prosesnya.

Penilaian Materialitas dan Langkah Penyelesaian

INDY mengakui bahwa risiko permasalahan lahan MDA belum diungkapkan secara khusus dalam laporan keuangan, laporan tahunan, maupun keterbukaan informasi sebelumnya. Namun, berdasarkan penilaian internal perseroan hingga 16 November 2026, persoalan tersebut dinilai belum memenuhi kriteria informasi atau fakta material yang wajib diungkapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 POJK Nomor 45 Tahun 2024.

Untuk penyelesaian sengketa, INDY menyatakan proses akan ditempuh melalui mediasi sebelum menempuh langkah hukum lebih lanjut. MDA telah menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR RI pada 7 Oktober 2026, serta menyampaikan perkembangan permasalahan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Selain itu, MDA telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Luwu, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, Polda Sulawesi Selatan, dan Polres Luwu guna mempersiapkan proses mediasi sesuai kesimpulan Komisi III DPR RI pada 11 November 2026.

Progres Proyek Awak Mas Tetap Berjalan

Di tengah sengketa lahan, INDY memastikan pembangunan proyek tambang emas Awak Mas berlangsung normal. Hingga 30 September 2026, progres konstruksi proyek secara keseluruhan, termasuk fasilitas pengolahan, telah mencapai 72,84 persen.

Proyek saat ini berada pada tahap konstruksi akhir dan belum memasuki produksi komersial. Tahapan berikutnya mencakup uji coba pada Desember 2026 dan commissioning, dengan target produksi emas pertama pada semester I-2027.

Perseroan menegaskan bahwa persoalan lahan tidak mengubah target jadwal penyelesaian proyek maupun proyeksi kegiatan usaha MDA. Tidak ada pula perubahan material terhadap kebutuhan pendanaan proyek. Hal ini sejalan dengan kesimpulan rapat Komisi III DPR RI pada 11 November 2026 yang menyatakan seluruh kegiatan MDA saat ini berjalan normal.

Dampak Keuangan dan Aspek Hukum

Dari sisi keuangan, INDY menyatakan tidak terdapat kewajiban pembayaran kompensasi tambahan kepada pihak pengklaim. Nilai kompensasi atas seluruh area yang diklaim tercatat kurang dari 1 persen dari total aset konsolidasian perseroan per 30 September 2026. Perseroan juga tidak mengidentifikasi indikasi penurunan nilai aset MDA, termasuk aset dalam penyelesaian dan properti pertambangan di area sengketa.

Secara hukum, sepanjang pengetahuan perseroan, tidak terdapat gugatan perdata maupun putusan pengadilan terhadap MDA terkait klaim kepemilikan lahan tersebut. Kontrak Karya MDA dipastikan tetap berlaku, dan MDA tidak menerima sanksi administratif dari Kementerian ESDM.

Dengan demikian, manajemen INDY menempatkan sengketa lahan sebagai isu yang sedang ditangani melalui jalur koordinasi dan mediasi, sembari menjaga kelangsungan konstruksi dan target operasional proyek Awak Mas sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *