Polda Jatim Siap Koordinasi dengan KPK terkait Pemeriksaan Delapan Kepala Kantor Pertanahan

Polda Jatim akan berkoordinasi dengan KPK untuk pemeriksaan delapan kepala BPN terkait dugaan korupsi.
Sumber: CNN Indonesia Nasional

## Polda Jawa Timur Koordinasikan Rencana Pemeriksaan Pejabat BPN bersama KPK

Surabaya — Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur menyatakan akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rencana pemeriksaan terhadap delapan kepala kantor pertanahan atau Kepala Kantor BPN (Kakantah) di wilayah Jawa Timur. Langkah koordinasi itu muncul menyusul rencana KPK yang akan memanfaatkan fasilitas Polda Jatim sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan.

Pernyataan resmi disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jatim, Kombes Jules Abraham Abast, pada Senin, 16 November 2026. Ia menegaskan bahwa institusinya memahami dan menghormati agenda pemanggilan para pejabat di bidang pertanahan tersebut sebagai bagian dari proses penyidikan yang sedang dijalankan lembaga antirasuah.

### Sikap Polda terhadap Agenda Penyidikan KPK

Menurut Jules, informasi mengenai pemanggilan sejumlah kepala kantor pertanahan oleh KPK telah beredar melalui pemberitaan media. Polda Jatim memandang kegiatan itu sebagai rangkaian proses hukum yang menjadi kewenangan KPK.

“Terkait informasi pemanggilan sejumlah kepala kantor pertanahan oleh KPK, sebagaimana telah disampaikan melalui pemberitaan, kami memahami bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang ditangani oleh KPK,” ujar Jules.

Terkait wacana peminjaman ruang di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim sebagai lokasi pemeriksaan, pihaknya menekankan pentingnya komunikasi dan konfirmasi lebih lanjut. Polda tidak serta-merta mengonfirmasi penggunaan fasilitas tersebut tanpa koordinasi formal dengan pihak terkait.

“Mengenai informasi rencana penggunaan fasilitas di Polda Jawa Timur sebagai lokasi pemeriksaan, tentunya kami akan melakukan koordinasi dan konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak terkait,” lanjutnya.

### Kewenangan Penuh Berada di Tangan KPK

Jules menambahkan bahwa rincian teknis pemeriksaan—termasuk jadwal pelaksanaan, daftar saksi yang dipanggil, serta perkembangan penanganan perkara—sepenuhnya berada di bawah kewenangan KPK. Polda Jatim menyarankan masyarakat dan media untuk mengonfirmasi langsung kepada Humas atau Juru Bicara KPK agar memperoleh informasi yang akurat dan resmi.

Sikap tersebut mencerminkan pembagian peran antara kepolisian daerah dan lembaga antirasuah: Polda dapat menyediakan dukungan fasilitas setelah koordinasi, sementara substansi penyidikan tetap menjadi domain KPK.

### Latar Belakang Pemeriksaan dan Dugaan Kasus

Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap sembilan kepala kantor pertanahan di Jawa Timur. Dari jumlah itu, delapan saksi direncanakan diperiksa di Polda Jatim, sedangkan satu saksi lainnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan setoran kepada pejabat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Selain mendalami dugaan itu, penyidik juga akan mengonfirmasi hasil penggeledahan yang sebelumnya dilakukan di sejumlah kantor pertanahan.

### Daftar Delapan Kepala Kantor Pertanahan yang Dijadwalkan Diperiksa di Polda Jatim

Berikut pejabat yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur:

– **Rarif Setiawan** — Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik (2025–sekarang)
– **Wida Rahardian Aji** — Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I (2025–sekarang)
– **Agung Basuki** — Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II (2026–sekarang) dan sebelumnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan (2025–Mei 2026)
– **Nursuliantoro** — Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (2025–sekarang)
– **Nasep Vandi Sulistyo** — Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dan sebelumnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi (2025–April 2026)
– **Mateus Joko Slameto** — Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto (2025–sekarang)
– **Istanto Nurhidayat** — Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang (2025–sekarang)
– **Ir. M. Sochib Lutfi** — Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (2026–sekarang)

### Implikasi Koordinasi Kelembagaan

Koordinasi antara Polda Jatim dan KPK dalam perkara ini memperlihatkan pola kerja sama lintas lembaga dalam penanganan dugaan korupsi di sektor pertanahan. Penggunaan fasilitas kepolisian daerah sebagai lokasi pemeriksaan mencerminkan kebutuhan operasional penyidikan yang mencakup wilayah luas di Jawa Timur, sekaligus menuntut kepastian administratif melalui konfirmasi resmi antarinstansi.

Hingga informasi ini disampaikan, detail jadwal, status kehadiran para saksi, serta perkembangan substansi perkara masih menjadi kewenangan KPK untuk diumumkan melalui juru bicaranya. Polda Jatim membatasi perannya pada aspek koordinasi dan dukungan fasilitas setelah komunikasi dengan pihak terkait selesai dilakukan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *