Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia kembali menyelenggarakan rapat gabungan guna meninjau ulang jadwal sidang paripurna pemilihan serta pelantikan wakil presiden baru yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Pembahasan ini menandai upaya lembaga untuk menyesuaikan agenda kelembagaan agar proses konstitusional berjalan tertib dan tidak berbenturan dengan kegiatan legislatif lainnya.
## Rencana Perubahan Jadwal Paripurna
Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Habiburokahman, menyatakan bahwa rangkaian rapat digelar pada Senin, 16 November 2026. Agenda tersebut mencakup rapat pimpinan terlebih dahulu, disusul rapat gabungan. Ia menegaskan kehadirannya dalam kapasitas sebagai pimpinan fraksi.
Menurutnya, terdapat rencana pergeseran jadwal sidang paripurna dari 2 Desember 2026 menjadi 9 Desember 2026. Usulan penjadwalan ulang itu muncul dari sejumlah fraksi di MPR yang menilai tanggal awal berpotensi menimbulkan kendala operasional.

## Alasan Penyesuaian: Benturan Agenda DPR dan DPD
Habiburokahman menjelaskan bahwa perubahan jadwal diusulkan karena adanya tumpang tindih dengan agenda internal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Benturan tersebut mencakup jadwal rapat komisi serta program kunjungan kerja anggota dewan.
Penyesuaian ini mencerminkan kebutuhan koordinasi antarlembaga agar kehadiran dan fokus peserta sidang paripurna dapat dijamin. Dengan memindahkan pelaksanaan ke 9 Desember 2026, fraksi-fraksi berharap proses pemilihan dan pelantikan wakil presiden dapat berlangsung tanpa gangguan administratif dari agenda kedewanan yang bersamaan.
## Usulan Percepatan Persiapan Administrasi Calon

Selain soal tanggal sidang, Habiburokahman mengemukakan usulan agar persiapan administrasi bagi calon wakil presiden yang diusulkan Presiden dimulai lebih awal. Ia menilai rentang waktu 14 hari tidak memadai untuk menyelesaikan seluruh tahapan verifikasi secara saksama.
Sebagai anggota tim verifikasi yang ditunjuk partainya, ia mendorong agar langkah-langkah persiapan dilakukan sejak saat ini. Poin yang ia soroti sebagai paling krusial adalah pemeriksaan ijazah. Merujuk pada praktik sebelumnya yang sempat menimbulkan kegaduhan publik, ia menekankan pentingnya perbedaan mekanisme agar proses verifikasi kali ini lebih tertib dan mengurangi potensi sengketa administratif.
## Implikasi bagi Proses Kelembagaan
Rapat gabungan MPR ini menjadi forum penting untuk menyepakati ulang kalender paripurna sekaligus merapikan prosedur pendukung pemilihan wakil presiden pengganti. Keputusan mengenai tanggal 9 Desember 2026 dan percepatan verifikasi akan memengaruhi kesiapan fraksi, kelancaran sidang, serta legitimasi proses pelantikan di mata publik dan lembaga negara terkait.
Dengan menempatkan rapat pimpinan dan rapat gabungan pada hari yang sama, MPR berupaya mempercepat konsensus internal. Hasil pembahasan diperkirakan menentukan apakah usulan penjadwalan ulang dan perbaikan tata cara administrasi diterima secara luas oleh seluruh fraksi.















