MPR Undur Penetapan Wakil Presiden Pengganti Gibran ke 9 Desember karena Bentrok Agenda

Presiden Prabowo Subianto (kiri) memeluk Wakil Presiden periode 2024-2026 Gibran Rakabuming Raka (tengah) disaksikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad seusai menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Presiden Prabow
Sumber: CNN Indonesia Nasional

MPR Rencanakan Penjadwalan Ulang Rapat Paripurna Wapres

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia dijadwalkan menggeser pelaksanaan Rapat Paripurna untuk pemilihan dan penetapan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming. Jadwal yang semula ditetapkan pada 2 Desember 2026 direncanakan dipindahkan menjadi 9 Desember 2026.

Perubahan tersebut disampaikan di Jakarta dan menjadi perhatian sejumlah fraksi di lingkungan parlemen. Langkah penjadwalan ulang ini muncul setelah adanya masukan terkait benturan kegiatan kelembagaan yang dinilai dapat mengganggu kelancaran proses penetapan.

Alasan Perubahan Jadwal dari Fraksi

Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Habiburokhman, menjelaskan bahwa usulan pergeseran tanggal berasal dari sejumlah fraksi. Alasan utamanya adalah adanya tabrakan agenda, baik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Menurut Habiburokhman, bentrok tersebut mencakup jadwal di tingkat komisi serta program kunjungan kerja. Kondisi ini dinilai mempersulit partisipasi dan kesiapan kelembagaan jika penetapan tetap digelar pada tanggal awal.

Sumber: CNN Indonesia Nasional

“Alasannya karena memang ada beberapa hal misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan baik DPR maupun DPD, ya seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja,” ujar Habiburokhman di kompleks parlemen pada Senin, 16 November 2026.

Rapat Pimpinan dan Rapat Gabungan

Untuk menindaklanjuti usulan itu, MPR akan menyelenggarakan rangkaian pertemuan internal. Prosesnya dimulai dengan rapat pimpinan, kemudian dilanjutkan rapat gabungan pada hari yang sama.

Habiburokhman menyatakan akan hadir dalam kapasitasnya sebagai ketua fraksi Gerindra. Ia menegaskan bahwa salah satu poin yang berpotensi dibahas adalah niat sejumlah fraksi untuk mengubah hari pelaksanaan penetapan wakil presiden pengganti Gibran, putra sulung Joko Widodo.

“Rapim dahulu baru rapat gabungan, rapat gabungan itu saya selaku ketua fraksi Gerindra akan hadir. Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk merubah hari,” katanya.

Sumber: CNN Indonesia Nasional

Pertimbangan Waktu Verifikasi

Selain persoalan bentrok agenda, perubahan jadwal juga dikaitkan dengan masa verifikasi yang hanya berdurasi 14 hari. Jangka waktu tersebut dinilai terlalu sempit untuk memastikan seluruh tahapan berjalan secara matang.

Habiburokhman menilai proses verifikasi idealnya dapat dipersiapkan lebih awal, meskipun nama calon resmi belum diserahkan kepada MPR. Koordinasi dini dengan kementerian terkait disebut sebagai langkah antisipatif agar seluruh dokumen dan prosedur telah siap saat verifikasi dimulai.

“Kalau kali ini kami akan mengusulkan juga sejak saat ini kan kita berkoordinasi, misalnya dengan kementerian terkait untuk mempersiapkan apabila nanti dilakukan verifikasi semuanya sudah siap,” ujarnya.

Implikasi terhadap Proses Penetapan

Pergeseran ke 9 Desember 2026 memberi ruang tambahan bagi fraksi dan lembaga terkait untuk menyesuaikan agenda serta memperkuat kesiapan administratif. Dengan benturan jadwal DPR dan DPD yang menjadi sorotan, penundaan singkat ini diharapkan mengurangi risiko gangguan teknis dalam rapat paripurna.

Di sisi lain, penekanan pada perpanjangan efektif masa persiapan verifikasi mencerminkan kehati-hatian MPR dalam menjaga kelengkapan proses kelembagaan. Koordinasi lintas lembaga yang digagas sejak dini menjadi sinyal bahwa fraksi-fraksi ingin memastikan tahapan penetapan wakil presiden pengganti berjalan lebih tertib dan terukur.

Keputusan final terkait perubahan tanggal masih bergantung pada hasil rapat pimpinan dan rapat gabungan yang digelar pada hari penyampaian usulan tersebut. Hingga proses internal selesai, jadwal 9 Desember 2026 menjadi opsi yang diusung sejumlah fraksi sebagai pengganti tanggal 2 Desember 2026.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *