## Penetapan Jadwal Sidang Paripurna MPR
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan bahwa Rapat Paripurna MPR RI untuk memilih dan menetapkan wakil presiden baru dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026. Pengumuman itu disampaikan usai rapat gabungan MPR pada Jumat, 13 November 2026.
Agenda sidang tersebut adalah mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Jadwal ini muncul setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari posisi Wakil Presiden RI pada Kamis, 12 November 2026.
Dengan adanya pengunduran diri tersebut, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden pengganti. Ketentuan itu merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 serta UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Mekanisme penetapan wapres pengganti telah memiliki alur tersendiri yang dijabarkan dalam sejumlah tahapan.
## Tahap Pertama: Rapat Gabungan MPR RI
Tahap awal dimulai dengan Rapat Gabungan MPR RI yang digelar secara tertutup pada Jumat, 13 November 2026 sore. Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu menghasilkan beberapa keputusan penting.
Pertama, ditetapkan tanggal rapat paripurna pada Rabu, 2 Desember 2026. Sidang tersebut bertujuan memilih satu dari dua calon wakil presiden yang diusulkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Kedua, rapat membahas pengiriman surat kepada Presiden agar mengusulkan dua nama calon wakil presiden. Ketiga, dibentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang yang diketuai salah satu pimpinan MPR. Tim ini bertugas memeriksa seluruh persyaratan calon wakil presiden.
Keempat, rapat juga membentuk tim ad hoc dengan jumlah anggota yang sama, yakni 36 orang plus tiga ketua. Tim ad hoc bertugas menyiapkan ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden yang dipilih dalam rapat paripurna.
## Tahap Kedua: Surat Permintaan MPR dan Usulan dari Presiden
Setelah rapat gabungan, MPR RI mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari yang sama, Jumat 13 November 2026, agar segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden. Surat tersebut memuat hasil keputusan rapat gabungan, jadwal sidang paripurna, serta persyaratan calon wakil presiden.
Ahmad Muzani menyatakan bahwa pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden untuk segera menyampaikan dua nama calon yang kemudian diverifikasi tim verifikasi. Setelah surat dikirim, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk menyerahkan kedua nama beserta kelengkapan persyaratan kepada MPR, sesuai Pasal 136 Tata Tertib MPR.
## Tahap Ketiga: Verifikasi Calon Wakil Presiden
Setelah dua nama calon disampaikan Presiden, kelengkapan syarat keduanya diverifikasi oleh tim verifikasi. Berdasarkan Pasal 137–139 Tata Tertib MPR, proses ini paling lama tujuh hari sejak penyerahan kelengkapan persyaratan. Hasil verifikasi kemudian dilaporkan dalam rapat gabungan.

Apabila terdapat kekurangan persyaratan, Pimpinan MPR dapat meminta Presiden melengkapinya dalam batas waktu yang ditentukan. Jika seluruh syarat terpenuhi, Pimpinan MPR menetapkan kedua calon yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan.
## Tahap Keempat: Sidang Paripurna Pemilihan Wakil Presiden
Sidang paripurna diselenggarakan paling lambat 60 hari sejak jabatan kosong. Berdasarkan hasil Rapat Gabungan MPR RI pada 13 November 2026, sidang telah dijadwalkan pada Rabu, 2 Desember 2026.
Dalam sidang itu, kedua calon yang telah diusulkan dan lolos verifikasi menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan. Anggota MPR kemudian memilih satu dari dua calon usulan Presiden. Calon dengan perolehan suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.
Jika perolehan suara sama, pemilihan dapat diulang satu kali. Apabila hasilnya tetap berimbang, Presiden yang memilih salah satu dari kedua calon. Wakil presiden terpilih ditetapkan melalui Ketetapan MPR, dan pelantikan dilaksanakan dalam Sidang Paripurna MPR.
## Konteks Proses Pengisian Kekosongan
Seluruh rangkaian tahapan ini menegaskan kewajiban konstitusional MPR dalam mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dalam batas waktu yang diatur undang-undang. Dari rapat gabungan, pengiriman surat usulan, verifikasi, hingga sidang paripurna pada 2 Desember 2026, mekanisme tersebut menjadi kerangka resmi pemilihan wakil presiden pengganti setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.














