Fakta Expose.BANDUNG-Demi mempercepat dan mensukseskan program prioritas Pemerintah.Presiden Prabowo Subianto mulai memperketat pengawasan terhadap berbagai program prioritas nasional di sektor pangan, dengan menerapkan manajemen risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor (MRPN LS).
Presiden Ingin memastikan kelancaran semua program prioritas khususnya pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air, tidak mengulang kegagalan sejumlah proyek serupa di masa lalu.karena ini proyek besar yang harus kita laksanakan dan suksesskan bersama
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, penguatan manajemen risiko menjadi instrumen penting untuk mengawal pelaksanaan program strategis nasional yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga.ini harus kita kerjakan bersama
Maka dari itu, melalui Rapat Koordinasi Pemantauan Implementasi MRPN LS dengan melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Koperasi, Badan Gizi Nasional, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Lingkungan Hidup, diharapkannya mampu memitigasi potensi kegagalan dalam swasembada pangan nasional.
“Nah, jadi ini kita melaksanakan mandat Perpres 147 tahun 2024, tentang Menko Pangan. Jadi Menko Pangan ini diminta mengkoordinasi, melakukan pengendalian, pelaksanaan program-program prioritas nasional,” kata Hanif di sela rapat koordinasi di Kota Bandung, Jumat (26/6/2026). PanduanKota & Daerah
Program yang menjadi fokus pengawalan kata dia antara lain, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Kampung Nelayan Merah Putih, pengelolaan sampah, hingga pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air.
Hanif mengingatkan, pembangunan kawasan swasembada pangan tidak boleh lagi mengulangi kegagalan proyek-proyek besar sebelumnya yang telah menghabiskan sumber daya namun belum mencapai tujuan yang diharapkan.
“Jadi kita tentu tidak ingin seperti kawasan swasembada pangan, energi, dan air dulu sudah berkali-kali gagal. Mulai dalam zaman Bapak Presiden sebelumnya ada namanya proyek lahan gambut sejuta hektar, ini kan belum berhasil. Kemudian proyek MIFEE di Papua juga belum berhasil. Kemudian food estate juga belum berhasil,” ujarnya.
Menurut dia, keberhasilan sebuah program tidak otomatis terjamin hanya karena didukung anggaran besar. Pemerintah harus mampu mengidentifikasi dan memitigasi berbagai risiko sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
“Hari ini, Bapak Presiden menekankan kembali untuk dibangun kawasan swasembada pangan, energi, dan air. Ini yang kemudian benar-benar harus dimitigasi, karena keberhasilan program itu dan proyek tidak kemudian dijamin dengan dana yang besar akan berhasil,” tegasnya.
Hanif menilai, akar persoalan yang kerap menyebabkan program pembangunan gagal adalah lemahnya tata kelola dan akuntabilitas.
“Kalau dari pilar utamanya, tata kelola dan akuntabilitas itu tidak ditaati, sehingga menimbulkan dampak potensi ketidakberhasilan yang cukup merugikan kita semua tentunya,” katanya.
Sebab itu, pemerintah tengah menyusun dokumen MRPN LS yang nantinya menjadi pedoman bersama lintas kementerian dan lembaga dalam mengawal program prioritas nasional secara terukur, transparan, dan akuntabel.
“Jadi, kehadiran kita di sini, ya kita akan mendorong, jadi ini semua matrikulasi yang sudah ada, kita mau menaikkan statusnya menjadi dokumen yang bisa menjadi acuan semua kita, untuk mengawal program-program prioritas nasional,” ujar Hanif.
Sementara itu, Staf Ahli Ekonomi Maritim Kemenko Pangan Sugeng Santoso mengungkapkan, penguatan manajemen risiko juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan nasional.
Ia menjelaskan, target Indeks Ketahanan Pangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ditetapkan naik dari 73 pada 2025 menjadi 82 pada 2029.
“Jadi, kalau di existing 2025 itu indeksnya 73. Kalau di 2029, itu diharapkan bisa tercapai 82,” kata Sugeng.
Menurutnya, indeks tersebut ditopang tiga aspek utama, yakni ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Dari ketiga komponen tersebut, ketersediaan pangan menjadi faktor paling krusial karena berkaitan langsung dengan produksi dan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Menghadapi ancaman kemarau panjang dan berbagai tantangan sektor pangan tahun ini, pemerintah akan mengintegrasikan strategi peningkatan produksi dengan transformasi tata kelola berbasis manajemen risiko.
“Maka nanti itu kita buat bagaimana alternatif strateginya. Bagaimana mitigasinya? Itu yang tadi itu di-combine dengan bagaimana transformasi tata kelola melalui manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor,” tandasnya.
(Zulham Daeng)
