Presiden Tunda Pencarian Wakil Presiden hingga Setelah Agenda Luar Negeri
Presiden Prabowo Subianto menyatakan baru akan memulai pencarian pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan ke luar negeri, termasuk ke China. Pernyataan itu disampaikan saat ia meresmikan pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu, 14 November.
Gibran sebelumnya menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis, 12 November, sehingga kursi wakil presiden kosong untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029. Konsekuensinya, Presiden wajib mengusulkan nama pengganti agar MPR dapat memilih dan melantik wakil presiden baru.
Jadwal Padat: Dari Palu ke Manila, Lalu Shenzhen
Dalam pidatonya di Palu, Prabowo menggambarkan betapa padatnya agenda yang harus ia selesaikan. Ia mengungkapkan semalam sebelumnya masih bekerja hingga pukul 12 malam, lalu pagi harinya langsung berangkat ke Sulawesi Tengah untuk menghadiri acara Muhammadiyah.
Setelah agenda di Palu, Presiden dijadwalkan terbang ke Manila, Filipina, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN. Perjalanan tidak berhenti di situ. Dari Manila ia akan melanjutkan ke Shenzhen, China, guna menghadiri KTT APEC pada 18–19 November. Prabowo menekankan bahwa kunjungan ke Manila terkait tugas kenegaraan ASEAN, bukan perjalanan wisata.
Baru setelah rangkaian kunjungan ke Negeri Tirai Bambu itu selesai, ia menyatakan akan memulai proses mencari pengganti wakil presiden.
Penekanan pada Petunjuk Spiritual
Prabowo menambahkan dimensi personal dalam proses tersebut. Ia mengatakan pengganti wakil presiden harus diperoleh melalui “bisikan dari yang di atas, yang Maha Kuasa.” Pernyataan ini menempatkan pertimbangan spiritual sebagai bagian dari keputusan politik yang akan ia ambil setelah kembali ke tanah air.
Kerangka Konstitusional Pengisian Kekosongan Wakil Presiden
Pengunduran diri Gibran memicu mekanisme yang diatur jelas dalam konstitusi. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan wakil presiden, MPR selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
Dengan demikian, Prabowo memiliki batas waktu maksimal 60 hari untuk menyerahkan dua nama kepada MPR. Lembaga tersebut kemudian memilih salah satunya untuk dilantik mengisi sisa periode 2024–2029. Batasan dua calon dan tenggat 60 hari menjadikan proses ini relatif ringkas secara prosedural, namun tetap menuntut ketepatan waktu setelah Presiden menyelesaikan agenda internasionalnya.
Implikasi Politik dan Jadwal Pemerintahan
Penundaan pencarian pengganti hingga setelah KTT ASEAN di Manila dan KTT APEC di Shenzhen menunjukkan prioritas Presiden pada komitmen luar negeri yang telah diagendakan. Di sisi lain, kekosongan posisi wakil presiden dalam periode tersebut menempatkan pemerintahan pada situasi transisi yang harus diselesaikan dalam batas konstitusional.
Secara kelembagaan, MPR akan menjadi forum penentu akhir setelah dua nama diajukan. Proses ini tidak membuka ruang bagi lebih dari dua calon dari Presiden, sehingga seleksi internal di tingkat istana menjadi tahap krusial sebelum nama-nama tersebut dibawa ke sidang MPR.
Dengan Gibran telah resmi mengundurkan diri pada 12 November dan pernyataan Prabowo pada 14 November, hitungan waktu 60 hari berjalan beriringan dengan agenda diplomasi Presiden di Asia Tenggara dan China. Setelah kembali dari Shenzhen, langkah berikutnya yang diharapkan adalah penyusunan dan pengajuan dua calon wakil presiden sesuai amanat UUD 1945.
Ringkasan Posisi Terkini
Presiden Prabowo Subianto menegaskan urutan prioritas: menyelesaikan kunjungan ke Manila untuk KTT ASEAN dan ke Shenzhen untuk KTT APEC, kemudian baru mencari pengganti Gibran Rakabuming Raka dengan mengandalkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Sementara itu, kerangka hukum telah menetapkan bahwa MPR akan memilih dari dua calon usulan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan wakil presiden terjadi. Seluruh proses tersebut bertujuan mengisi sisa masa jabatan periode 2024–2029 secara konstitusional.
