Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa dirinya rutin menjadi sasaran serangan buzzer setiap malam. Setelah ditelusuri, ia menyimpulkan bahwa kampanye daring tersebut dibiayai pemodal dengan dana sangat besar yang, menurutnya, ditujukan untuk memecah belah bangsa.
## Tuduhan soal pendanaan dan strategi pecah belah
Dalam Pidato Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), Prabowo memaparkan kebingungan awal terkait volume serangan buzzer yang begitu masif. Ia kemudian menyebut bahwa uang dalam jumlah besar digunakan tidak hanya untuk menggerakkan pendengung, tetapi juga untuk “membeli” tokoh-tokoh tertentu.
“Jadi waktu itu kita bingung, kok begitu banyak buzzer, diserang tiap malam. Ternyata uang besar membiayai itu semua. Uang besar membeli tokoh-tokoh. Kita akhirnya tadi disebut divide et impera. Kita dipecah belah,” ujarnya.
Dengan merujuk pada istilah divide et impera, Prabowo menempatkan fenomena buzzer berbayar sebagai ancaman terhadap kohesi nasional, bukan sekadar gangguan wacana politik sehari-hari.
## Demokrasi yang tidak boleh disandera uang
Prabowo menekankan keinginannya agar demokrasi Indonesia berkembang tanpa dikuasai atau disandera pihak yang memiliki kekuatan finansial. Ia menambahkan bahwa dana yang digunakan dalam praktik semacam itu kerap diperoleh dengan cara yang tidak halal.
“Kita ingin demokrasi, tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang. Uangnya didapat dengan cara tidak halal,” katanya.
Pernyataan ini menempatkan isu modal politik sebagai persoalan struktural: demokrasi yang dapat dibeli, menurutnya, bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang seharusnya menjadi fondasi sistem politik nasional.
## Seruan perbaikan sistem kepada para ketua umum partai
Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa mayoritas rakyat Indonesia tidak menghendaki suasana politik seperti yang berlangsung saat ini. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai tanggung jawab para pemimpin, termasuk ketua umum partai politik.
Ia mengakui telah berbicara langsung dengan para ketua umum partai mengenai perlunya perbaikan sistem politik, dan menantang mereka untuk berani melakukan koreksi bila terdapat penyimpangan.
“Sekarang pemimpin-pemimpin politik, saya bicara dengan para ketua umum berani tidak? Berani tidak kita mengadakan perbaikan? Kalau ada penyimpangan, kita harus koreksi,” ujar Prabowo.
Respons yang ia terima digambarkan positif. Menurutnya, hampir seluruh ketua umum partai yang diajak bicara sudah menyadari urgensi reformasi tersebut.
“Alhamdulillah sudah semakin sadar, hampir semua ketua umum partai yang saya bicara paham, mengerti, sadar, kita harus adakan perbaikan sistem politik,” katanya.
## Biaya politik yang membengkak dan pertanyaan arah bangsa
Perbaikan sistem politik, menurut Prabowo, tidak terlepas dari temuan di lapangan soal besarnya modal yang harus disiapkan peserta pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif. Ia menyebut informasi yang diterimanya: untuk menjadi bupati diperlukan puluhan miliar rupiah, bahkan di sejumlah tempat angka Rp100 miliar belum menjamin kemenangan. Untuk kursi anggota DPR, kisaran Rp40 miliar hingga Rp50 miliar pun belum tentu cukup untuk menang.
“Bagaimana bisa untuk jadi bupati harus keluar uang puluhan miliar rupiah? Saya dengar di berapa tempat Rp100 miliar belum tentu menang. Untuk jadi anggota DPR Rp40 miliar, Rp50 miliar, belum tentu menang,” ujarnya.
Ia menutup dengan pertanyaan reflektif tentang arah negara dan warisan para pendiri bangsa, termasuk tokoh Muhammadiyah seperti Ahmad Dahlan dan Ki Bagus Hadikusumo.
“Bagaimana? Mau kemana negara kita? Apa ini yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita? Apa negara ini yang kita perjuangkan? Yang diperjuangkan oleh Ahmad Dahlan? Yang diperjuangkan oleh Ki Bagus Hadikusumo? Tidak. Saya yakin tidak,” pungkas Prabowo.
## Implikasi dari pernyataan tersebut
Dengan mengaitkan serangan buzzer, politik uang, dan biaya pencalonan yang ekstrem, Prabowo membingkai tiga persoalan sebagai satu rantai yang menggerus kualitas demokrasi. Seruan kepada ketua umum partai menempatkan reformasi sistem sebagai tanggung jawab kolektif elite politik, sementara rujukan pada sejarah perjuangan bangsa menegaskan bahwa praktik politik berbiaya tinggi dinilai menyimpang dari cita-cita awal kemerdekaan dan gerakan sosial keagamaan di Indonesia.
