FaktaExpose.com.JAKARTA-Dalam menjaga stabilitas harga pangan dan pasokan aman.Pemerintah melakukan langkah langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah memasuki musim kemarau serta dinamika harga pangan global yang masih berfluktuasi.
Hal tersebut menjadi salah satu hasil Rapat Koordinasi Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, bersama Mentri Perdagangan, Wakil Mentri Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan Dirut Perum Bulog.pada Selasa (9/6/2026)
Berdasarkan laporan kementerian/lembaga terkait serta hasil pengecekan langsung di lapangan, stok pangan nasional berada dalam kondisi cukup. Harga sejumlah komoditas strategis seperti ayam ras dan telur secara umum masih berada di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET). Sementara kenaikan harga cabai rawit mengalami kenaikan karena faktor musim.
Menko Pangan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan pangan masyarakat dan menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pokok.
“Bapak Presiden menginstruksikan agar kebutuhan sembako rakyat diperhatikan secara serius. Harga sembako tidak boleh memberatkan rakyat dalam situasi apa pun. Negara harus hadir memastikan pasokan tersedia dan harga tetap terjangkau,” tegas Zulkifli Hasan.
Sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi gejolak harga, pemerintah memutuskan menambah program bantuan pangan beras selama tiga bulan. Penyaluran akan dimulai pada Juli 2026 dengan alokasi 10 kilogram beras per bulan kepada 33,24 juta penerima bantuan pangan. Program tersebut diproyeksikan menyerap sekitar 1 juta ton cadangan beras pemerintah dan berfungsi sebagai bantalan sosial untuk melindungi kelompok masyarakat paling rentan dari dampak fluktuasi harga pangan. “Indonesia memasuki musim kemarau. Harga sembako tidak boleh naik dan rakyat tidak boleh disulitkan karena gejolak harga. Karena itu pemerintah menambah bantuan pangan agar masyarakat yang paling rentan tetap terlindungi,” ujar Menko Pangan.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga memutuskan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk 250.000 ton impor kedelai yang merupakan bahan baku UMKM. Keputusan ini untuk menjaga stabilisasi harga di UMKM tempe, tahu dan konsumen. Mekanisme pemberian subsidi akan diatur lebih lanjut bersama kementerian terkait dan Perum Bulog.
Selain itu, pemerintah memutuskan agar distribusi Minyakita diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pasar rakyat dan pasar tradisional. Program bantuan sosial tidak boleh lagi menggunakan alokasi Minyakita agar pasokan di pasar tetap terjaga dan harga dapat lebih terkendali, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini mengalami kenaikan harga akibat tantangan distribusi.
Pemerintah menegaskan bahwa di tengah ketidakpastian global, stabilitas pangan menjadi prioritas utama. Melalui penguatan stok, bantuan pangan, dukungan bagi pelaku usaha pangan, serta pengawasan distribusi komoditas strategis, pemerintah memastikan negara hadir menjaga daya beli masyarakat dan menjamin kebutuhan pangan rakyat tetap terpenuhi.
(Zulham)
