Faktaexpose..com, PONTIANAK – Ditengah kebutuhan pupuk yang semakin meningkat.Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga ketahanan pangan nasional melalui jaminan ketersediaan pupuk bagi petani di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok pupuk dunia
Dengan dilaksanakanya Kegiatan Rembuk Tani di Pontianak, Kalimantan Barat, yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Anggota DPR RI Boyman Harun, tokoh masyarakat, petani, kelompok tani, organisasi kepemudaan, mahasiswa, petani muda, serta peserta dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan di Kalimantan Barat ini diharapkan pasokan dan supplai pupuk dapat terjamin.
Dalam forum tersebut terungkap bahwa stok pupuk nasional berada dalam kondisi aman dengan total persediaan mencapai 1,19 juta ton, terdiri atas 825 ribu ton pupuk bersubsidi dan 367 ribu ton pupuk non-subsidi. Jumlah tersebut dinilai mencukupi kebutuhan petani di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Barat.
Secara nasional, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026 mencapai 9,84 juta ton, terdiri dari 9,55 juta ton untuk sektor pertanian dan 295 ribu ton untuk sektor perikanan. Hingga saat ini, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah melampaui 4 juta ton.
“Tahun ini insyaallah pupuk kita aman. Kita siapkan 9,8 juta ton, sebanyak 9,5 juta ton untuk tanaman padi dan sisanya untuk ikan. Saya diperintahkan oleh Presiden untuk keliling dan memastikan betul pupuk aman bagi petani” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Menko Pangan juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyederhanakan tata kelola pupuk bersubsidi melalui pemangkasan regulasi dan prosedur yang selama ini menghambat distribusi. Langkah tersebut dilakukan agar penyaluran pupuk lebih cepat, tepat sasaran, dan mudah diakses petani.
Di Kalimantan Barat, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 81.657 ton atau sekitar 44 persen dari total alokasi provinsi sebesar 183.746 ton. Pemerintah terus mendorong percepatan distribusi agar kebutuhan petani terpenuhi sesuai musim tanam.
Selain itu, bantuan pupuk non-subsidi terus diperluas dan hingga Juni 2026 telah menjangkau lebih dari 4 juta penerima manfaat.
Ketersediaan pupuk menjadi perhatian penting di tengah konflik kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengganggu distribusi global, termasuk jalur perdagangan melalui Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi tersebut tidak memengaruhi pasokan pupuk bagi petani Indonesia.
Pemerintah juga memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan. Bahkan sejak Oktober 2025, HET beberapa jenis pupuk telah diturunkan sekitar 20 persen guna meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi.
Selain menjaga pasokan dan stabilitas harga pupuk, pemerintah juga meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Jika sebelumnya harga gabah di tingkat petani kerap berada di bawah Rp5.500 per kilogram, pemerintah kini menetapkan HPP gabah sebesar minimal Rp6.500 per kilogram untuk seluruh kualitas. Kebijakan ini memberikan kepastian harga yang lebih baik bagi petani. Bahkan, di sejumlah wilayah harga gabah telah melampaui HPP tersebut, seperti di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang mencapai sekitar Rp7.000 per kilogram.
“Jadi kita ingin merubah nasib petani kita yang dulu. Petani banyak yang menjadi buruh karena terus rugi. Ini tidak boleh terjadi. Petani harus sehat karena mereka produsen yang menghasilkan makanan,” ujar Menko Pangan.
Pemerintah juga melakukan reformasi tata kelola subsidi pupuk melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 dengan mengubah mekanisme subsidi dari pendekatan biaya produksi (cost plus) menjadi nilai komersial (marked-to-market).
Melalui skema tersebut, subsidi dihitung berdasarkan selisih antara nilai komersial pupuk dan harga yang dibayarkan petani.
Kebijakan ini tidak mengubah harga tebus pupuk bersubsidi di tingkat petani, namun diharapkan meningkatkan efisiensi industri pupuk, memperkuat transparansi, serta menjaga keberlanjutan pasokan dalam mendukung swasembada pangan nasional.
Rembuk Tani menjadi ruang dialog antara pemerintah dan petani untuk memastikan kebijakan pertanian berjalan efektif sekaligus menyerap aspirasi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
(Zulham)
