Pengadilan Negeri Jakarta Barat Gelar Sidang Kedua Gugatan Perkara 1059 Kerugian Rp 1 Triliyun Lebih

oleh -512 Dilihat
oleh

Faktaexpose.com, JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Senin 9 Januari 2023 kembali menggelar sidang perkara 1059 antara penggugat PT Phos Tekno Indonesia dan selaku tergugat FS Capital Pte LTD, Senin (9/1/2023)

Sidang kali kali ini dipimpin oleh Hakim Ketua Ade Sumitra Hadisurya, SH. dan dua Hakim anggota, Sebelumnya pada sidang pertama, kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat mengajukan dokumen-dokumen kepada pihak pengadilan.

Pada sidang ke dua kali ini majelis hakim memeriksa dokumen-dokumen perkara. Dan selanjutnya sesuai Perma No.1 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata, hakim wajib melakukan mediasi. Hakim menyarankan untuk Mediasi pada Non Hakim, namun setelah mempertimbangkan pihak penggugat yang diwakili Mintarno selalu kuasa hukum PT. Phos Tekno Indonesia menerima pandangan hukum majelis hakim untuk melakukan mediasi melalui hakim Mediator pada pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang kemudian hakim ketua menunjuk Iwan Wardhana sebagai mediator.

Dijelaskan Mintarno SH melalui paparannya, Untuk diketahui perkara 1059 adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh FS Capital sebuah perusahaan Fintech yang berdomisili di Republik Singapura namun menjalankan bisnisnya di Negara Republik Indonesia, dan dasar Penggugat mengajukan gugatan adalah berdasarkan perjanjian pinjaman antara penggugat dengan tergugat No 73/FDC/-PTI/PPT/XI/2021 pada tahun 2021.

Diketahui sidang yang dipimpin Hakim Ketua Ade Sumitra Hadisurya dengan 2 Hakim anggota, dalam perkara terkait kerugian yang dialami PT. Phos Tekno Indonesia sebesar 1 trliyun rupiah lebih ( Rp 1.235.011.436.976) melalui kuasa hukumnya melakukan gugatan kepada Perusahan Fintec yang berinisial FS,” kata Mintarno, SH kuasa hukum penggugat.

Baca Juga  Website Kostrad Sedang Ditangani Tim Cyber TNI AD

Dia meneruskan,” Perkara ini merupakan gugatan kepada tergugat karena sikap dan tindakan Tergugat yang sangat fatal sehingga berakibat kerugian yang sangat besar oleh Penggugat.

Penggugat yang telah mempercayakan Bilyet Giro sebanyak 58 lembar kepada tergugat sebagai jaminan hutang modal kerja dan tentunya permohonan penggugat kepada tergugat agar dilakukan restrukturisasi sesuai dengan kondisi saat itu karena Covid 19, dan juga sesuai ketentuan dalam POJK No.24/2020.

Namun kenyataannya pihak tergugat tetap mencairkan Bilyet Giro sebanyak 17 lembar, padahal sesuai dengan pernjanjian tertulis antara penggugat dan tergugat disepakati bersama yaitu segala persoalan diselesaikan secara musyawarah antara
lain melalui komunikasi Group Whatsapp dan Email, agar tergugat tidak mencairkan terlebih dahulu Bilyet Giro ke Bank BCA, kenyataanya Tergugat tetap secara sepihak tanpa izin maupun konfirmasi penggugat mencairkan Bilyet Giro tersebut yang mengakibatkan terhentinya perputaran keuangan Penggugat.

PT. Phos Tekno Indonesia melalui kuasa hukumnya Mintarno, SH Law Officw JM dan Patrners menguraikan dasar atau dalil dalil yang disampaikan tentang hubungan hukum antara penggugat dan tergugat serta alasan penggugat mengajukan tuntutan hak mengenai Kompentensi Absolute dan Relatife yang tertuang di pasal 50 UU RI No.2 tahun 1986 jo UU RI No. 49 tahun 2009,” paparnya.

(Yons)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *