Kepala UP3N : Pelabuhan Muara Angke Luas 71 Ha Kewenangan Pemprov DKI, UP3N Hanya Mengelolah

oleh -468 Dilihat
oleh

faktaexpose.com, JAKARTA – Pelabuhan Perikanan Muara Angke diresmikan (7 Juli 1977) oleh Gubernur Ali Sadikin awalnya merupakan Pangkalan Pendaratan Ikan.

Terletak di delta Muara Angke, secara administratif termasuk kawasan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Luas lahan Muara angke saat ini sebesar 71 Ha. Sesuai dengan perkembangan kebutuhan, saat ini sedang dilakukan perubahan peruntukan mikro kawasan Muara Angke oleh Dinas Tata Ruang DKI Jakarta.” kata Mahad Kepala UP3N Muara Angke di ruang kerjanya.

Mahad melanjutkan, Dan untuk mengadopsi keperluan zona perumahan/pemukiman nelayan (orientasi vertikal/rumah susun), zona eco marine/ruang terbuka hijau, zona pelabuhan dan zona industri kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/KEPMEN-KP/2017 Tentang Penetapan Pelabuhan Perikanan Muara Angke Sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke di kota Jakarta Utara.

Untuk saat ini kawasan Muara Angke memiliki 5 RW, yakni RW 01, 011,020, 021 dan 022 selainnitu kawasan Muara Angke ada tempat industri perikanan dan pergudangan kastoroit.

Tanah yang luasnya 71 hektar yang dibawa pengolahannya oleh UP3N Muara Angke Jakarta Utara dan Pemiliknyaha adalah Pemprov DKI jakarta bisa di bikin HGB (Hak Guna Bangunan)”, hal ini dikatakan Mahad selaku Kepala UP3N Muara Angke, Pemjaringan Jakarta Utara, Selasa, 28/12/2021.

Baca Juga  Kunjungan Perdana ke Tanzania, Presiden Jokowi Ajak Presiden Samia Perkuat Solidaritas

Dia memaparkan, dari 71 he terdiri dari 5 Rw yaitu, Rw 01, Rw.011, Rw 020, Rw 021, Rw 022 semua nya bisa dijadikan Sertifakat HGB.

“Asal mempunyai dasar kepemilikan sertifikat HGB yang kuat dan bisa dipertanggung jawabkan saya rasa membuat Sertifikat HGB bisa dilakukan dan utuk selanjutnya tergantung pada Pemprov DKI Jakarta.

Masih mahad, Sertifkat HGB adalah sebagai surat hak guna bangun di zona kuning yakni wilayah pemukiman, jadi bila nanti ada peruhahan kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta kepemilikan HGBnya bisa dipertanggung jawabkan.

Mahad juga mengakui kewenangan kepemilikan sertifikat HGB status atas tanah adalah kewenangan Pemprov DKI Jakarta, bukan kewenangan UP3N.

“Kewenangan UP3N hanya pengelolahan saja, diluar itu kewenangan Pemprov DKI Jakarta,” ungkapnya.

(Yons)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *