Musrenbang Kecamatan Kembangan Hasilkan 684 Usulan Untuk 6 Kelurahan

oleh -315 Dilihat
oleh

faktaexpose.com, JAKARTA – Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Kembangan tahun 2022, di aula Kantor Kecamatan, Kamis (17/2).

Muserenbang yang digelar secara offline dan virtual, dihadiri serta diikuti sejumlah anggota dewan DPRD DKI Jakarta, antara lain Syarifudin, Nasrullah, Merry Hotma, Yudha Permana, Lukmanul Hakim, Stephanie Octavia, Ima Mahdiah, Asekbang, Imron Sjahrin, para pimpinan SKPD/UKPD, Lurah se Kecamatan Kembangan, tokoh masyarakat, RT/RW, FKDM dan unsur lainnya.  

Camat Kembangan, Joko Mulyono, mengatakan, rekapitulasi usulan dari hasil Musrenbang di enam Kelurahan Kecamatan Kembangan sebanyak 684 usulan dengan total anggaran sekitar Rp 263.579.617.188.

“Dari jumlah itu, usulan per SKPD paling banyak tujuan Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) yakni 233 usulan dengan anggaran Rp 232.455.053.437,” kata Joko. 

Salah satu usulan yang jadi prioritas adalah normalisasi anak Kali Angke yang melintas di Kelurahan Kembangan Utara dan Kembangan Selatan.

“Normalisasi sangat penting dilakukan sebagai salah satu upaya penanganan banjir di dua wilayah kelurahan tersebut yang rawan tergenang dampak dari intensitas hujan,” jelasnya.

Baca Juga  Dalam Operasi Pekat Polres Subang Sita 551 Knalpot Racing dan Ribuan Miras Berbagai Merk

Selain itu, lanjut Joko, usulan tujuan SKPD lainnya adalah Suku Dinas Bina Marga 187 usulan, Suku Dinas Perhubungan 50 usulan, Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kota 38 usulan dan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 13 usulan dan lainnya.

Dikesempatan itu, Wali Kota Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko menambahkan, dari 684 usulan hasil verifikasi pra Musrenbang tingkat Kecamatan Kembangan, yang diakomodir tahun 2023 sebanyak 506 usulan, diakomodir dan dikerjakan tahun 2022 sebanyak 70 usulan dan yang ditolak 106 usulan.

“Dari banyak usulan harus ada skala prioritas program. Seperti kesiapsiagaan penanganan bencana, baik itu banjir, wabah dan kebakaran. Kemudian peningkatan ketahanan ekonomi akibat dampak dari Covid-19 dengan melibatkan SKPD terkait untuk mengadakan pelatihan serta penanganan RW kumuh, stunting dan lainnya,” ujar Yani.

(Yons/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *