Koordinator FWMDC Beserta Pengurus dan sebagai Anggota PPPSRS Apartemen Mangga Dua Court (MDC) Gelar Rapat Pembentukan Forum Warga Mangga Dua Court

oleh -96 Dilihat

Faktaexpose.com Jakarta – Penghuni Apartemen Mangga Dua Court mengaku menjadi korban atas polemik berkepanjangan antara Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (PPPSRS) Apartemen Mangga Dua Court dengan Pengurus.

Pasalnya Saat akan diadakan rapat pemilihan pengurus ruang fitnes yang sedianya akan dipakai malahan dikunci oleh pengurus lama dan tetap dilanjutkan diluar ruangan.

Sebelum mulai rapat terjadi insinden pelarangan oleh anggota security kepada penghuni yang sampai tertunda setengah jam lebih.

Masalah penghuni Apartemen Mangga Dua Court yang berada di Jalan Mangga Dua Raya No.1, RT.1/RW.12, Mangga Dua Sel., Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat menyeruak persoalan berupa konflik/sengketa dalam kepengurusan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) dan terhambatnya proses sertipikasi/hak kepemilikan satuan unit.

Yang dimana menurut Andi Masa kepengurusan yang lama sudah tidak menjabat lagi sejak bulan Juni 2022 bahkan sudah di LPkan terkait pengurusan surat.

Adapun poin point yang akan dibahas dalam rapat adalah.

  1. Rapat Pembentukan Forum Warga Mangga Dua Court (FWMDC) 2. Penolakan Terhadap Rapat Umum Tahunan PPPSRS Yang Diselenggarakan oleh Pengurus dan Pengawas Yang Berakhir Masa Jabatannya 3. Penolakan Terhadap Rapat Yang diselenggarakan oleh Panitia

Musyawarah Yang Bermasalah Dalam Pembentukannya

Dengan hormat,

Kami, Koordinator Forum Warga Mangga Dua Court (FWMDC) dan sebagai Anggota PPPSRS Apartemen Mangga Dua Court (MDC) memberitahukan hal hal sebagai berikut:

Poin 1: Kami berhak untuk menggunakan ruang fitness.

  1. Bahwa Ruang Fitnes Apartemen Mangga Dua Court adalah berdiri di atas sertipikat SHMSRS No. 145/1/Tengah/Mangga Dua Selatan atas nama PT. DUTA PERTIWI (Bukti P-1)
  2. Bahwa pada tanggal 15 September 2022 Kami telah memberitahukan

kepada pihak Duta Pertiwi dan telah mendapatkan izin menggunakan ruang

tersebut untuk acara Rapat Pembentukan Forum (Bukti P-2)

  1. Bahwa Kami juga telah menembuskan surat pemberitahuan kepada

KaPolsek Sawah Besar dan KaPolres Jakarta Pusat (Bukti P-3) Danramil 02 Sawah Besar (Bukti P-4)

Lurah Sawah Besar (Bukti P-5)

  1. Olehkarenanya Kami, Koordinator Forum Warga Mangga Dua Court (FWMDC) adalah pihak yang berhak untuk menggunakan ruang fitnes pada tanggal 17 September 2022.

Poin 2: Pengurus tidak berhak untuk melakukan segala hal tentang Perhimpunan

  1. Bahwa Kepengurusan PPPSRS adalah terhitung dari tanggal 15 Juni 2019 dan berakhir sampai dengan 15 Juni 2022 sesuai dengan Akta Notaris Ofiyati No.03 Tanggal 15 Juni 2019 dan dicatatkan dalam SK DPRKP No. 536 Tahun 2019. (bukti P-6 dan P-7) (Pasal 21 ayat (1) AD)
  2. Olehkarenya Ketua dan Sekretaris tidak berhak lagi mewakili perhimpunan di dalam muapun diluar pengadilan, tentang segala hal, dan segala kejadian (Pasal 19 AD)

Perpanjangan Kepengurusan adalah melalui RULB bukan RUTA

  1. Bahwa terdapat 2 macam rapat umum menurut AD, yakni: Rapat Umum Tahunan (RUTA) dan Rapat Umum Luar Biasa (RULB) (Pasal 25 ayat (2) AD)
  2. RUTA hanya dapat diadakan setahun sekali (Pasal 12 ayat (1) )ART)
  3. RUTA harus memberikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik selama satu tahun buku. (Pasal (12 ayat (2) ART)
  4. PPPSRS sudah pernah RUTA di tahun 2022 yakni: 1. RUTA Panggilan 1 hari Kamis, 28 April 2022 (Bukti P-8) 2. RUTA Panggilan 1 (reschedule) Senin, 09 Mei 2022 (Bukti P-9) 3. RUTA Panggian 2 hari Selasa, 17 Mei 2022 (Bukti P-10)
  5. RUTA 2022 juga telah dibuatkan Surat Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 17 Mei 2022 oleh Pengurus PPPSRS, (Bukti P-11) 12. Penggunaan RUTA lebih dari satu kali dalam setahun dan Agenda rapat
Baca Juga  Komsos Babinsa Serka Rudiyanto Sasarkan di Sekolah Sentosa

berkenaan dengan perpanjangan kepengurusan adalah tidak sesuai dengan

Pasal 25 ayat (2) AD dan Pasal 12 ayat (1) ART.

  1. Mekanisme Perpanjangan Kepengurusan adalah melaui Rapat umum Luar

Biasa yang dimintakan oleh (setengah) dari seluruh anggota Perhimpunan

(Pasal 13 ayat (1) dan (2) ART)

hingga terbit Surat No. SKCK/YANMAS/19669/V/YAN 2.3/2022/SEK SB untuk sehubungan keperluan Persyaratan Administrasi Pengajuan Rumah Susun pada tanggal 23 Mei 2022 di Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat. (Bukti P-13)

  1. Atas dugaan pengulangan perbuatan pidana tersebut telah dibuatkan

laporan

kepolisian

dengan

по

STTPL No.

LP/B/1698/VIII/2022/SPKT/Polres Metropolitan Jakpus/ POLDA METRO

JAYA tanggal 23 Mei 2022.

  1. Sehingga Ibu Fifi Tanang yang telah berstatus tersangka, dan diduga mengulangi kembali perbuatan pidana, tidak memenuhi persyaratan atas kepribadian jujur sebagaimana yang disyaratkan oleh AD ART untuk menjadi calon dan/atau diangkat kembali menjadi pengurus

Poin 5: Legalitas dari Panitia Musyawarah

  1. Pembentukan Panmus tanggal 14 Maret 2022 bermasalah, diantaranya

undangan tidak pernah disampaikan kepada seluruh anggota, jumlah kehadiran tidak memenuhi kuorum, dan dari rekaman terlihat jelas tidak ada yang memilih ketua sidang maupun anggotanya serta tidak ada mekanisme pemilihan susunan panitia oleh karenanya kami mengirimkan surat kepada DPRKP tertanggal 09 Juni 2022 (Bukti P-14)

  1. Bahwa atas surat tersebut DPRKP mengeluarkan surat agar kami bermediasi dengan Pengurus terkait pembentukan Panitia Musyawarah (Bukti P-15)
  2. Bahwa pada keputusan tanggal 24 Juni 2022 DPRKP akan mempertemukan

kami dengan pihak pengurus, namun hingga saat ini tidak ada mediasi

lanjutan berkenaan dengan hal tersebut.

  1. Sehingga kami mempertanyakan legalitas dari Panitia Musyawarah.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah

Susun serta 3. Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik, berikut perubahannya (70 tahun 2021)

  1. Bahwa kami membaca setidaknya terdapat 5 hal yang tidak sesuai dengan

Lampiran Pergub 70 tahun 2021 33. Bahwa penyesuain adalah mekanisme perundang-undangan.

  1. Bahwa perubahan selain tidak boleh bertentangan dengan perundang

undangan juga wajib memenuhi syarat-syarat perubahan pasal 29 AD yakni syarat minimal 2/3 suara 35. Bahwa kami menduga terdapat upaya Panmus dan oknum anggota secara bersama-sama ingin melakukan perubahan AD yang syaratnya sulit (pasal 29 AD-syarat minimal 2/3 suara) dengan menggunakan kesempatan dengan bersiasat/menyiasasi saat-saat penyesuaian yang dimudahkan oleh

perundang-undangan yakni Pergub 70 tahun 2021.

  1. Bahwa kami dengan tegas meminta pertanggungjawaban hukum terhadap

pihak manapun yang melakukan ataupun membantu memasukan keterangan palsu ke dalam akta perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut.

Saat media menyambangi kantor pengelola dan pengurus lama agar berita berimbang tidak ada yang bisa dihubungi sampai berita ini tayang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.