Ketua RW 13 Jelambar Baru, Diduga Arogan Terkait Pemilihan LMK

oleh -330 Dilihat
oleh

JAKARTA, faktaexpose.com – Arsin Sobianos ketua RW 13 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat diduga bersifat arogan, hal ini disampaikan Jimmy Rukmini ketua RT 006/013 yang mewakili dari lima ketua RT yang tergabung, dari lima RT yang tergabung yakni RT 003, 005, 006, 007 dan RT 009.

Diketahui Arsin merupakan ketua RW 13 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat yang membawai 9 RT di wilayahnya.

Dugaan arogansi yang di miliki Arsin terkait pemilihan LMK yang terlihat dipaksakan dengan keinginan dirinya, yakni daftar pemilih LMK tanpa pemberitahuan resmi dari ke lima RT yang tergabung dari sembilan RT yang berada di RW 013.” di ungkapkan Jimmy kepada media bersama rekan ketua RT yang tergabung, di depan Apartemen Lattumeten Jakarta Barat, selasa (30/11/2021).

Jimmy kembali menerangkan, Pemilihan LMK ini kami menduga adanya pembentukan panitia pemilihan LMK di RW 13 tidak di lakukan musyawarah hanya dengan sefihak, ini melanggar Perda No.5 tahun 2010
mengenai pemelihan LMK Kelurahan.” kata Jimmy.

Sambung Jimmy, Keinginan para RT Ini berawal sering kalinya Ketua RW mengambil keputusan atau kebijakan tanpa musyawarah, dan tidak mau mendengar saran masukan dari para RT dan tokoh setempat, apalagi dia (Arsin Sabianos) merangkap Ketua PPPRS dan juga Ketua PPBC pemilihan LMK (Lembaga Musyawarah Kelurahan).

Baca Juga  Terkait Keluhan Sampah Warga,Lurah Semanan Akan Panggil Ketua RT 01

“Pokoknya tindakan RW sangat arogan dan tidak mengedepankan musyawarah, bahkan saran atau masukan dari RT serta tokoh masyarakat diendahkan. Untuk itu kami (5 RT) dan Pengawas PPPSRS (Perhimpunan Pemilik Pengurus Satuan Rumah Susun) akan mendesak pada pemerintahan prov DKI jakarta segera memberhetikan Ketua Rw. “Karena sudah meresahkan warga”, ucap Jimmy Rukmini.

Disinggung alasan arogansi Rw, Jimmy yang mewakili ke 5 Rt menjelaskan, tidakan Rw selaku ketua PPBC (Panitia Pemilihan Bakal Calon) LMK tidak menjalankan Perda No 5 Tahun 2010 dimana pada esensinya tidak mengikuti tata cara dan aturan perda.

“Kan ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan PPBC, dan 7 orang perwakilan per Rt untuk memilih itu hak kewenangan Rt bukan Ketua PPBC yang menentukan. Anehnya Rt tidak tau menahu, kok sudah ada pemilihnya,” tukasnya.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *