Faktaexpose.com, JAKARTA – Calon Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024, Pramono Anung mendatangi hunian sementara Kampung Bayam di Jalan Tongkol, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara pada Kamis (26/9/2024).
Pramono yang datang ke lokasi berkampanye di hari kedua berdialog dengan warga di sebuah balai duduk lesehan bersama warga. Memberi sambutan dan mendengar harapan warga.
Pramono juga meninjau tanaman hidroponik hasil tanaman warga seperti melon, cabai, dan berbagai tanaman lainnya. Ia juga melepaskan bibit ikan nila di kolam yang bersebelahan dengan pendopo balai warga.
“Saya melihat kondisi disini cukup sedih, saya juga dari keluarga sederhana. Saya kaget, karena apa yang saya bayangkan apa yang menjadi hak dasar hidup warga negara mereka tidak terima dengan baik,” kata mas Pram sebutan nama di kampanye Pilkada DKJ.
Pramono Anung menyebutkan dirinya bersama Rano Karno sudah sepakat untuk menandatangani pakta integritas yang disodorkan oleh warga Kampung Bayam.
“Saya dan bang Doel telah menandatangani pakta integritas apa yang menjadi harapan warga Kampung Bayam jika kami diberikan amanah untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur agar masalah ini terselesaikan,” ujar Pramono Anung.
Ia mengungkapkan sebelumnya sudah ada SK Walikota yang menunjuk beberapa nama dan hak tersebut akan diperkuat.
“Dulu saat mas Anies pada 22 Oktober datang kesini Pergub nya belum dikeluarkan. Warga Kampung Bayam harus duduk bersama Walikota, Jakpro, dan warga untuk mencari jalan keluar. Tidak bisa hanya yang memiliki kekuatan harus diikuti,” paparnya.
Pramono juga menjelaskan dirinya datang untuk berdialog dan mendengarkan apa yang menjadi aspirasi warga.
“Kebetulan saya sudah mempelajari, saya dibantu oleh tim mas Anies dulu mba Mandira. Saya sudah memahami masalah disini, sehingga itu menjadi semangat untuk menyelesaikan persoalan di Kampung Bayam,” kata Pramono Anung.
Poin utama pakta integritas itu disebut Pramono adalah menyelesaikan persoalan bersama-sama dengan warga dan pemerintah daerah Jakarta.
“Kalau warga Kampung Bayam terserah aspirasi nya mau pilih atau tidak pilih. Ini persoalan kemanusiaan di atas hal lainnya. Solusinya apa yang sudah disepakati dan bagian dari keputusan Wali Kota 22 Juni itu ditindaklanjuti,” lanjutnya.
Ia menjelaskan warga berharap iuran di Kampung Susun Bayam Rp 600 ribu namun Jakpro minta Rp 1,5 juta. Kemudian ada diskon menjadi 50 persen.
“Itu tahapan-tahapan yang harus dilanjutkan. Untuk urusan Kampung Bayam terutama hak hidup mereka bisa diberikan termasuk yang namanya KJP, KJMU, Kartu Jakarta Lansia, BPJS Kesehatan, malah ada dari antara mereka yang belum menerima hak mereka selama 6-8 bulan,” tambah Pramono Anung.
Sementara itu salah satu perwakilan warga Kampung Susun Bayam Neneng Kurniawati berharap, agar nantinya menjadi pemimpin yang amanah untuk bisa memperjuangkan aspirasi warga.
“Harapan saya agar nantinya bisa menjadi pemimpin yang amanah dan mendengar keluhan warga dibawah,” kata Neneng.
(Yons)