Dugaan RPTRA Kalijodo Kembali JadiTempat Prostitusi, Dibantah Oleh Beberapa Tokoh Ormas

oleh -320 Dilihat
oleh

Faktaexpose.com, JAKARTA – Berita terkait RTH Kalijodo adanya dugaan kembali praktek prostitusi oleh seorang anggota DPRD DKI Jakarta dari komisi D sangat di sayangkan oleh pihak tokoh masyarakat, warga dan pengunjung RPTRA Kalijodo berlokasi di Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.

” Kalijodo saat ini yang saya lihat banyak kegiatan kegiatan positif dalam hal kegiatan masyarakat seperti pertemuan tokoh masyarakat dari berbagai daerah, kegiatan sosial, bahkan kegiatan olah raga masyarkat dan juga sarana main anak anak,” kata Mujamil ketua FBR Jakarta Barat.

Begitu juga H.Kangsreng ketua BPPKB Jakarta, Disebutkan dari seorang Dewan buat saya sangat keliru, tidak benar itu adanya kembali praktek prostusi, sangat saya sesalkan, harusnya seorang Dewan sebagai wakil rakyat lebih baiknya turun langsung ke lokasi apa yang diduga adanya praktek prostusi,” tegasnya.

Daenk Jamal selaku pengelola RPTRA Kalijodo saat dikonfirmasi wartawan, Dugaan apa yang katakan anggota Dewan, Dia katakan tidak benar, Jika ada seperti itu, apa yang pernah saya sampaikan itu berada di kolong tol sebrang kali, itupun sudah saya sampaikan pihak terkait.

Padahal, saat itu pada sabtu pagi tanggal 8 April 2023 Pak PJ Gubernur sudah hadir langsung ke sini, beliau sampaikan ini (RPTRA) lokasi positif untuk warga, Dan beliau janjikan akan diperbaiki jika ada yang harus diperbaiki.

Kedatangan beliau (PJ Gubernur) bagi saya sebagai energy, karena kunjungan beliau turun langsung, sedang Ruang Publik ( RPTRA Kalijodo) sudah berusia 7 tahun, disaat jaman Ahok juga sudah ada keretakan tembok dan tidak respon, begitu juga jaman Gubernur Anis, hal yang wajar ada kretakan karena ada afek abrasi tanah makin lama, itupun sudah saya upayakan perbaikan.

Dan kunjungan PJ Gubernur jadi penglihatan terang menerang hingga saya sampaikan hal itu, untuk itu saya berharap Ibu anggota Dewan dari Komis D kalau bisa turun kelokasi kita bersama membicarakan untuk kedepankan untuk masyarakat,” ungkap Daenk Jamal kepada awak media saat di konfirmasi di lokasi.

Saya juga berharap sekali lagi ibu anggota Dewan yang mewakili warga untuk tinjau langsung kelokasi, apa yang di katakan itu jadi jawaban kami selaku pengelola, Mari kita bersama untuk kepentingan warga bukan kepentingan kelompok,” ujar Daenk Jamal.

Baca Juga  Maraknya Kebakaran di Tempat Penampungan Sampah: Polsek Kalideres Tingkatkan Sosialisasi kepada Warga

Sementara Robert Siagian selaku Sekertaris GPM (Gerakan Pemuda Marhaeinis) Prov DKI Jakarta menjelaskan lebih jauh, harus mengetahui dulu perbedaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak), jadi terkait pengelolah pun berbeda.

“Makanya, pernah ada sanggahan dari pengelolah RPTRA Kalijodo, Mayang Sari Red,- soal RPTRA Kalijodo tidak terawat dan terkesan kumuh. Termasuk sanggahan dari Lurah Angke, M Dirmasyah Red,-, detikcom ,Selasa (24/7/2018)” terangnya saat diminta tanggapan soal RTH Kalijodo akan dipasang CCTV untuk mengontrol prostitusi, Senin (27/4/2023) di bilangan Grogrol, Jakarta Barat.

Maksudnya, Kata Robert, adanya pandangan perbedaan terhadap pengelolahan di RTH kalijodo bukan suatu yang sangat krusial.

“Yang terpenting fungsi RTH itu dijalankan baik kebersihan, keindahan, kenyamanan dan perawatan destinasi lainnya.Jadi bukan soal pengelolahnya,” Imbuhnya.

Robert juga menambahkan, peninjauan langsung Pj Gubernur DKI Jakarta bersama Walikota Jakarta Utara dan Barat dan pengelolah RTH Kalijodo bersama instansi penunjang terkait belum lama ini sudah menunjukan bahwa pengelolahan dan perawatan sudak clear, cuma hanya tinggal perbaikan sarana dan prasarana nya saja.

“Soal Pengelolah RTH sudah clear dan tinggal perbaikan saja sesuai pengajuan. Soal adanya keinginan CCTV silahkan aja, mungkin untuk pencegahan keamanan. Tapi soal prostitusi tidak ada,” tambahnya.

Dia juga heran kenapa RTH kalijodo dikait kaitkan dengan prostitusi. “Dulu iya, sekarang setelah Gubernur Basuki Tjhahya Purnama alias Ahok merubah jadi RTH tidak adalagi prostitusi disitu. Yang ada hanya pengelolahan ekonomi kerakyatan, hiburan rakyat dan pemberdayaan sumber daya manusia,” tukasnya.

Jadi, sambungnya, bila CCTV mungkin diperlukan karena sangat luas areanya, tapi dugaan ada nya prostitusi itu berlebihan.

“Coba lihat langsung kebawah, termasuk malam hari dan buktikan di RTH itu apa ada prostitusi. Jangan asal berbicara dan wacana saja,” tukasnya.

(Fex)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *