Dugaan Mark up Harga Tanah SMA 2 Simpang Ulim GMPK Nilai Kerugian Negara

oleh -434 Dilihat
oleh

Faktaexpose.com Aceh Timur –
Dugaan mark up pembebasan dan pembayaran tanah untuk lahan rencana pendirian serta pembangunan SMA negeri 2 Simpang Ulim perlu di ungkap, pengadaan lahan tersebut berpotensi kerugian negara.

Hal itu di tegaskan Ketua LSM Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi(GMPK) Khaidir, SH kepada media ini Sabtu (05/02/2022) terkait dugaan mark up harga tanah atau Nilai Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh KJPP.

Menurut Khaidir, nilai pembayaran atau NJOP yang ditetapkan KJPP atas tanah rencana pembangunan SMA 2 Simpang Ulim seluas 1,5 ha atau 15000 meter Rp 200 ribu lebih per meter tidak logis dan sangat janggal. bila dilihat letak lokasi tanah.

Jika diasumsikan NJOP harga Rp. 100 ribu per meter, di atas rata rata harga di kawasan tersebut, maka berpotensi kerugian uang negara.

Biasa ada beberapa aspek penilaian harga yang dilakukan oleh KJPP. baik perbandingan maupun penyesuaian berdasarkan harga pasar

Sementara bila di lakukan analisis letak lokasi yang berada di Desa Lampoh Rayeuk Kecamatan Simpang Ulim rata rata harga tanah daerah tersebut hanya berkisar Rp 30 – 40 ribu per meter, di samping itu juga jarak dengan pusat Kecamatan atau jalan lintas nasional lebih kurang 3 km lebih.

Selanjut nya kata Khaidir, lokasi lahan yang telah di bebaskan berada di kawasan tambak, dan sungai, tidak ada akses penghubung baik antar dusun apalagi dengan desa lain.

Jangan kan soal harga tanah bisa naik drastis dalam rentan 4 tahun capai 300 persen, aspek kelayakan lokasi pembangunan SMA saja tidak memenuhi syarat, ujar Khaidir.

Khaidir mengendus ada pihak pihak yang bermain atau bersekongkol dalam pengadaan tanah SMA 2, dari proses perencanaan maupun dalam menentukan NJOP, tuding aktivis Anti Korupsi tersebut.

Sebagaimana diketahui tahun 2021, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh mengalokasikan anggaran Rp 4 milyar untuk pengadaan tanah SMA 2 Simpang Ulim sumber APBA,

Baca Juga  Forum Zakat Wilayah Banten Rapat Pembentukan Kepanitian Musyawarah Wilayah

Selanjut nya hasil penetapan NJOP oleh Kantor Jasa Penilaian Publik(KJPP) menetapkan NJOP Rp 200 ribu lebih dengan total pembayaran Rp 3, 160,000,000.

NJOP yang ditetap tahun 2021 naik drastis dibandingkan harga jual beli tahun 2018 dengan nilai tanah tersebut Rp. 23,000 atau sebesar Rp 350,000,000 dengan luas tanah, 15000 m2.

Keuchik Lampoh Rayeuk, Hidayatullah saat ditemui media ini Sabtu (05/02) di Simpang Ulim, membenarkan bahwa beberapa waktu lalu ada turun tim dari KJPP dari Medan Sumut ke desanya.

Iya beberapa waktu lalu ada turun 3 orang tim dari KJPP Medan Sumatra Utara menemui saya bersama pemilik tanah, Abdullah TH, jelas Hidayatullah.

Saat di tanya media ini, apakah tim KJPP ada menanyakan soal pasaran harga tanah di desanya, Keuchik mengaku mereka tidak menanyakan soal harga tanah.

Mereka (red, tim KJPP) tidak menanyakan masalah harga tanah, sebab itu terserah mereka, karena KJPP yang berwenang menilai dan menetapkan harga tanah.

Meskipun tidak di tanya,
tapi saya sempat memberikan gambaran nilai harga tanah sejak mulai menjabat keuchik tahun 2020,

“ada terjadi jual beli tanah dengan harga Rp 100 ribu per meter, tanah itu pun lokasi nya lebih jauh lagi ke dalam, kata Hidayatullah.

Sebelum nya, pihak Dinas Pendidikan Aceh melalui kabid Program, Barul saat di konfirmasi bungkam tidak bersedia memberikan penjelas terkait penetapan lokasi pembagunan SMA 2 yang dinilai tidak memenuhi aspek kelayakan.

Selanjut pihak KJPP pun sampai saat ini media belum bisa mendapatkan akses maupun alamat KJPP yang untuk konfirmasi soal dasar penetapan NJOP yang di nilai adanya dugaan mark up harga.

pewarta : Ikhsan

Biro : Aceh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *