Diduga Oknum Anggota DPRD Tangerang Lakukan Penganiayaan, Kasusnya Jalan Ditempat

oleh -360 Dilihat
oleh

faktaexpose.com, TANGERANG – Heboh sebelumnya Beberapa Bulan Belakangan ini,Oknum Anggota DPRD Komisi II Kota Tangerang, Fraksi PDIP Epa Emilia. lakukan Kekerasan Terhadap Calo Interior.

Kasus itu Sempat Viral di Media Nasional Terkait kekerasan yang dilakukan oleh Oknum Anggota DPRD Komisi II Fraksi PDI-P Terhadap Jopie Amir Namun Kasus 170 Itu Jalan ditempat

Jopie Amir Warga Kedaung Wetan Neglasari Tangerang kota, Ia dianiaya oleh oknum Anggota DPRD Epa Emilia Bersama Ajudannya saat di kediamannya Sendiri.pada Minggu Malam Beberapa Bulan Belakangan ini.

Naas Jopie Amir dianiaya secara membabi buta oleh Epa Emilia anggota DPRD kota Tangerang bersama ajudannya Pabuadi Eks Anggota DPRD, ia ditampar berkali Kali kemudian diukul pada bagian wajah hingga menimbulkan luka serta traumatik mendalam.

Bukan hanya itu dia sempat dipukul gagang senjata api hingga berlumuran darah pada bagian kepala, serta di acungkan senjata api oleh ajudan Epa Emilia oknum anggota DPRD Komisi II Kota Tangerang,

Menurut Kuasa Hukum Nelson awal mula datang Epa Emilia anggota DPRD Komisi II Kota Tangerang Fraksi PDI-P pada malam hari dengan nada yang kurang sopan teriak teriak serta marah marah ingin mengambil HP milik Jopie Amir, mana HP… mana HP… mana HP… namun tidak diberikan oleh Clien Saya kan itu privasi,” Ucap dia

Dengan nada tinggi serta menampar bulak balik wajah Jopie Amir, kemudian ajudan oknum anggota DPRD itu, datang meninjau serta mengeluarkan yang diduga senjata api, bukan anya dikeluarkan melainkan menggunakan gagang senjata api untuk menggetok kepala Clien saya hingga mengeluarkan darah segar,” kata Nelson Kuasa Hukum Jopie Amir saat jumpa Pers di salah satu rumah makan wilayah Tangerang kota. Sabtu (26/03/22)

Kembali mengatakan kuasa hukum, Jopie Amir, bahwa jasus yang menimpa Clien saya itu sudah berbulan bulan sejak tahun 2021 kemarin, hingga saat ini masih jalan ditempat, ada apa petugas Polres Tangerang Kota ?

Kenapa kasus Itu masih berjalan ditempat padahal segala sesuatu sudah lengkap mulai dari saksi saksi alat bukti, malah berjalan ditempat, malah lucunya lagi Clien saya malah dijadikan Tersangka dari laporan balik yang dilakukan oleh Oknum DPRD kota Tangerang komisi II Fraksi PDI-P itu, kenapa, ada apa dan mengapa, jelas ini oembuktian hukum yang tidak adil tajam kebawah tumpul ke atas.

Baca Juga  Kasal Lepas Pemberangkatan Kapal Perang KRI Banda Aceh 593 Untuk 1.026 Pemudik Gratis Tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur

“Ayo dong petugas Kepolisian Polres Tangerang Kota Tangerang tunjukan Profesional dalam menjalankan tugas jangan ada perbedaan hukum karena pada dasarnya semua hukum Indonesia itu harus tegak berdiri, jangan karena dia seorang wakil rakyat sehingga aparat penegak hukum lemah.

“Saya juga gak habis pikir ini dia Epa Emilia, kan anggota DPRD Komisi II Bidang Kesehatan Dan Pendidikan ko bisa segitu melakukan kekerasan terhadap warga sipil tidak mencerminkan sebagai anggota dengan bidang kerjaan nya mendidik serta memberikan pelayanan kesehatan terhadap warga sendiri.

Jelas kalau masih saja berjalan ditempat kami akan melakukan langkah langkah selanjutnya dengan mengajukan pra peradilan, kemudian ke wasdir, serta divisi Propam walaupun sebenarnya kami sudah membuat laporan kinerja penyidik Polres Tangerang Kota namun belum ada tanggapan hingga saat ini.

Sementara itu, pengamat hukum dari Universitas Pamulang, Halimah Humayrah dikutip dari media Poskota id, juga mempertanyakan ketegasan pihak penyidik dalam mengungkap kasus ini.

“Harusnya jika dua alat bukti sudah ada, Polisi harus menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan,” ujarnya.

Dengan lambatnya kasus ini ditangani, lanjut Halimah, ini akan menjadi preseden buruk bagi instansi Polri.

“Kalau memang tidak ada transparansi ke publik ini bahaya. Nanti yang ada publik tidak percaya lagi dengan Polri. Apalagi dalam kasus ini saya lihat terlapor dan pelapor memiliki perbedaan karena pelapor hanya orang biasa dan terlapor adalah anggota dewan yang merupakan perwakilan masyarakat,” ujarnya.

Dia menegaskan, dalam kasus ini pihak kepolisian harus transparan ke publik. Jika terdapat kendala dalam proses penyelidikan, lanjut Halimah, pihak Kepolisian harus menjelaskannya ke publik.

Ini perlu dipertanyakan apa yang menjadi hambatan dalam proses ini. Saya rasa jika memang ada unsur pidana Polisi harus segera memproses lebih lanjut,” tegas dia.

(Witra/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *