Diduga Hamburkan ADD, Ketum DPP PWO Aceh Minta Jokowi Hentikan Kegiatan Silaturahmi APDESI Di Aceh

oleh -184 Dilihat

Aceh Timur |Faktaexpose.com — Berbicara tentang Dana Desa, dewasa ini terus mendapatkan sorotan apalagi banyak kegiatan diluar RAPBG murni harus tetap dilanjutkan oleh Pemerintah Desa.
Senin,Tgl (22/8/2022)

Diduga DPP APDESI Pusat kembali Surati Seluruh Desa se- Prov.Aceh Untuk Ikut Acara Silaturahmi dengan biaya anggaran dibebankan kepada Dana desa dan setiap peserta dikenakan biaya 2.950.000 (Dua juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dana desa dewasa ini terus mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan baik LSM, akademisi maupun Aktivis bahkan dari kalangan masyarakat bawah yang terus menerus menyuarakan agar Kedaulatan Dana Desa tidak disentuh oleh oknum – oknum yang diduga mengatasnamakan Aparat Penegak Hukum (APH) maupun pihak-pihak lainnya yang tidak bertanggung jawab dan mereka terus menggerogoti Dana Desa.

Hal ini disampaikan oleh salah satu aktivis masyarakat pemerhati media sosial Hasbi Abubakar Yang juga saat ini Ketua umum DPP Persatuan Wartawan Online Aceh terus aktif dan intens terus melakukan kritikan tanpa pandang bulu,dalam mengawal dana Desa, baik Kepada APH,Lembaga Non Govertment maupun lembaga pemerintah, baik yang berbasis di Aceh maupun lembaga LSM turunan luar Aceh dari pusat kepada daerah, Minggu 21/8/2022.

Hasbi mengatakan,dugaan modus operandi hampir semuanya sama, pada umumnya mereka diduga menawarkan untuk mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) atau apapun nama lainnya yang bertujuan agar Dana Desa dapat ditarik alias digerogoti untuk kegiatan kegiatan yang tidak ada manfaatnya.

“Kita dari LSM yang patut diduga ada yang membekingi mereka para oknum LSM dalam Daerah maupun lembaga LSM luar Daerah, dan faktanya memang seperti itu, masih ingat (23/08/2020) lalu, bimtek yang dilaksanakan di Hotel Royal Idi oleh salah satu LSM atas nama Lembaga Pengembangan Aparatur Negara (LEMPANA) dan setiap peserta dikenakan biaya 5 juta rupiah serta beberapa pejabat Aceh Timur yang juga ikut mengisi acara tersebut, Acara itu sangat dipaksakan, dan kita tidak tau ini kepentingan siapa. Yang pasti, jika kegiatan di lakukan di tengah meningkatnya wabah virus Covid- 19, sangat kita sayangkan disaat itu dimana Ekonomi masyarakat sedang Morat marit sementara pembatasan sedang diberlakukan oleh Pemerintah,” ungkapnya.

Hasbi menambahkan, lebih parahnya lagi kegiatan Bimtek kembali diadakan oleh LSM lembaga Aparatur Sipil Negara (Lempana) ditahun 2022.

“Sungguh mirisnya lagi dan lagi kegiatan Bimtek kembali digelar di Medan dan pada tanggal 20/7/2022 para Keuchik Gampong dalam Kecamatan Idi Rayeuk dan kecamatan lainnya pada gelombang pertama bertolak kembali ke Medan untuk mengikuti kegiatan Bimtek yang diadakan oleh LOPMMI di Hotel Grand Kanaya Medan dengan Anggaran Rp. 6.000.000,- per peserta,” ketusnya.

Baca Juga  Pengelola Benowo Park berharap Pemda Perbaiki Jalan Masuk Desa

“Berdasarkan fakta yang ada ratusan juta bahkan milyaran rupiah dana Desa terus menerus dicabik cabik, Dana desa mulai dari Aceh Timur hingga Aceh Utara,” ujar Hasbi.

Lebih lanjut, Hasbi Abu Bakar mengatakan bahwa saat ini kembali surat diterima oleh Keuchik di Aceh Timur dan surat tersebut datang dari DPP APDESI Pusat Menyurati Pemerintah desa disampaikan kepada Seluruh Desa agar ikut acara Silaturahmi yang dibebankan kepada Anggaran dana desa sebesar 2.950.000/satu peserta.

“Cubit mencubit Dana Desa Sudah Menjadi Hal Yang Lumrah di Aceh sehingga patut diduga ada aktor utama dibalik semua kegiatan bimtek, dan kuat adanya dugaan unsur kesengajaan dibalik kegiatan tersebut, bahkan dalam acara yang akan di gelar di Banda Aceh pada 22 Agustus 2022 melibatkan banyak pihak dan dapat kita lihat dari surat yang mereka tunjukan kepada setiap desa, yang bersifat penting, mereka merangkul Pj.Gubernur Aceh dalam pembukaan Acara Silaturahmi tersebut, Ditreskrimsus Polda Aceh sebagai pemateri dan Kajati Aceh, dan kepada siapa kita masyarakat mengadu? dan sejauh mana kita sebagai masyarakat saat ini mau percaya kepada mereka sebagai Aparat penegak hukum?,” ujarnya

Maka dari itu, kita berharap kepada Pemerintah Aceh dalam hal ini Pj. Gubernur untuk tidak membebankan pada pemerintah desa, jika pemerintah aceh tidak ada dana untuk menyelenggarakan Silaturahmi khusus kepala desa, sebaiknya kegiatan tersebut segera dihentikan apalagi saat ini Ekonomi masyarakat sedang sulit ditengah pemulihan Covid19, bukankah kegiatan ini lebih kepada menghambur hamburkan Dana Desa (DD), jika setiap desa hadir satu peserta maka dapat dikalikan saja Se -provinsi Aceh 6.516 Desa sama dengan Rp. 19.222.200.000 dan jika disetiap Desa mengikuti dua orang maka sama dengan Rp.38.444.400.000, bukankah jika membuat rumah layak huni sudah berapa orang masyarakat miskin terselamatkan dari kemiskinan, maka dari itulah meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Pol.Drs Listyo Sigit Prabowo, serta Lembaga KPK untuk segera mengusut Kegiatan Bimtek, siapa dalangnya dari kegiatan tersebut, serta menghentikan langkah langkah agar kegiatan silaturahmi yang diutarakan kepada Anggaran Dana desa dapat dihentikan,” Ungkap Hasbi Abubakar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.