OECD Mulai Kaji Ekosistem Pelindungan Konsumen Indonesia sebagai Bagian Proses Aksesi

## OECD Siap Evaluasi Menyeluruh Pelindungan Konsumen di Indonesia

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dicky Kartikoyono, menegaskan bahwa tim Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) akan melakukan kajian menyeluruh terhadap ekosistem pelindungan konsumen di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari rangkaian proses aksesi Indonesia untuk bergabung sebagai anggota organisasi kerja sama dan pembangunan ekonomi tersebut.

Menurut Dicky, penilaian tersebut tidak bersifat singkat. Kajian OECD direncanakan berlangsung selama sekitar satu tahun ke depan. Hasil penilaian mengenai kelayakan sistem pelindungan konsumen Indonesia dijadwalkan diumumkan pada November 2027.

## Jadwal Kunjungan Tim Aksesi OECD

Dicky menyampaikan bahwa tim proses aksesi OECD dijadwalkan tiba di Indonesia pada 8 hingga 11 Desember. Dalam periode tersebut, pihak OECD akan mulai menelaah secara komprehensif berbagai aspek yang berkaitan dengan pelindungan konsumen di dalam negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan Dicky dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen 2027, Senin (16/11/2026). Ia menekankan bahwa evaluasi ini mencakup keseluruhan ekosistem, bukan hanya satu lembaga atau satu instrumen kebijakan saja.

## Presentasi Respons atas Sorotan OECD

Sebagai bagian dari proses tersebut, Dicky bersama Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta akan melakukan presentasi. Materi presentasi ditujukan untuk menjawab berbagai perhatian atau concern yang telah disampaikan OECD terkait sektor pelindungan konsumen Indonesia.

OECD nantinya juga diperkirakan akan mengungkap sejumlah area yang masih dinilai kurang memadai. Respons resmi dari otoritas Indonesia menjadi penting untuk menunjukkan kesiapan perbaikan dan penguatan kerangka pelindungan konsumen secara sistematis.

## Langkah Penguatan: Aplikasi Pencegahan Penipuan

Salah satu inisiatif yang disiapkan Indonesia guna memastikan pelindungan konsumen berjalan lebih memadai adalah peluncuran aplikasi pencegahan penipuan. Aplikasi ini dirancang untuk membantu masyarakat memverifikasi apakah telepon masuk atau transaksi yang diterima bersifat legal atau ilegal.

Saat ini, aplikasi tersebut masih berada dalam tahap sandbox. Artinya, pengembangannya sedang diuji dalam lingkungan terbatas sebelum diterapkan secara lebih luas kepada publik.

## Pembelajaran dari Model Malaysia

Dicky juga menyinggung pengalaman Malaysia yang disampaikan dalam forum OECD. Malaysia dinilai telah mengintegrasikan kerja delapan kementerian dan lembaga untuk mengantisipasi berbagai bentuk scam dan fraud. Negara tetangga tersebut telah memiliki satu platform terpadu untuk menangani ancaman penipuan secara terkoordinasi.

Rujukan tersebut menjadi catatan bagi Indonesia dalam memperkuat koordinasi lintas lembaga, seiring dengan proses kajian OECD yang akan berlangsung hingga pengumuman penilaian pada November 2027.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *