TNI Angkatan Darat menyampaikan permintaan maaf sekaligus menegaskan akan menindak secara hukum oknum prajurit yang diduga melakukan penganiayaan terhadap santri di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Insiden tersebut melibatkan Serda HCB dari Yonif TP 336/MS dan menimpa sejumlah santri Pondok Pesantren Nurul Bayyan.
## Tanggapan Resmi TNI AD
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menyatakan bahwa satuan terkait telah bergerak cepat menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan. Menurutnya, TNI AD tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan yang dilakukan anggotanya dan berkomitmen memproses pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.

Pernyataan resmi itu disampaikan Minggu, 15 November 2026. Donny menegaskan bahwa jika terbukti bersalah, pelaku akan dihukum setimpal dengan perbuatannya.
## Kronologi dan Penanganan Perkara
Peristiwa diduga terjadi pada Rabu, 11 November 2026. Laporan resmi kemudian diterima Makodim 0625/Pangandaran pada Kamis, 12 November 2026. Satuan langsung melakukan pemeriksaan awal terhadap prajurit yang bersangkutan.

Pada Jumat, 13 November 2026, Serda HCB diserahkan oleh pihak Yonif TP 336/MS kepada Subdenpom III/2-4 Banjar. Langkah ini ditempuh agar proses hukum dapat berjalan sesuai prosedur militer yang berlaku.
## Dugaan Kondisi Pelaku dan Dampak pada Korban
Dalam keterangannya, Donny menyebutkan bahwa oknum prajurit tersebut diduga melakukan penganiayaan dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol. Aspek ini akan menjadi bagian dari materi pendalaman dan pemeriksaan oleh pihak berwenang.

Dilaporkan, sedikitnya enam santri dan santriwati menjadi korban intimidasi serta kekerasan fisik. Tiga di antaranya memilih pulang ke rumah karena mengalami trauma akibat kejadian tersebut.
## Permohonan Maaf kepada Korban dan Masyarakat
TNI AD menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus permohonan maaf kepada para korban, keluarga korban, keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Bayyan, serta masyarakat Pangandaran. Sikap ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab institusi atas perilaku oknum anggotanya.
Dengan penyerahan pelaku ke Denpom dan dimulainya proses hukum, TNI AD berupaya menunjukkan bahwa pelanggaran disiplin dan dugaan tindak kekerasan tidak akan dibiarkan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi.














