Naskah ini merupakan bagian dari CNBC Insight, rubrik yang menyajikan ulasan sejarah untuk menjelaskan kondisi masa lalu lewat relevansinya di masa kini.
Jakarta, CNBC Indonesia — Kisah pemimpin yang hidup berkecukupan bahkan berlimpah harta, sementara rakyat di bawahnya merasakan penderitaan, bukanlah fenomena baru di Indonesia. Pola serupa sudah terekam sejak masa kolonial dan terus muncul dalam berbagai bentuk hingga periode-periode kemudian. Fenomena itu mencerminkan ketimpangan yang sudah lama mengakar dalam sejarah kekuasaan di Nusantara.
## Cianjur: Wilayah Makmur di Awal Abad ke-19
Salah satu contoh yang paling mencolok terjadi di Cianjur, Jawa Barat, pada awal abad ke-19. Daerah ini dikenal sebagai salah satu wilayah paling sejahtera di Pulau Jawa, terutama berkat hasil komoditas perkebunan yang melimpah. Kemakmuran itu ditopang secara signifikan oleh produksi kopi dalam skala besar.
Dalam catatan sejarah, Cianjur menjadi salah satu pusat utama produksi kopi di kawasan Priangan. Wilayah ini bahkan mampu menghasilkan panen dalam jumlah sangat tinggi pada masanya. Kondisi tersebut turut mengangkat status sosial elite lokal, termasuk para bupati, yang menikmati limpahan kekayaan dari sistem ekonomi kolonial yang berlaku saat itu.
## Kopi, Tanam Paksa, dan Sumber Kekayaan Elite
Sejarawan Belanda Jan Breman, dalam bukunya Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Perdagangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870 (2014), mencatat bahwa pada masa tanam paksa (1830–1870), Cianjur menjadi penghasil kopi terbesar di wilayah Priangan. Pada 1806, produksinya tercatat mencapai sekitar 1,5 juta pon kopi.
Limpahan hasil ini semakin mengukuhkan posisi elite lokal. Menurut sejarawan Nina Herlina Lubis dalam buku Kehidupan Kaum Menak Priangan, 1800-1942 (1998), para bupati merupakan kelompok paling kaya di wilayahnya. Mereka memperoleh pemasukan dari gaji, pungutan pajak, hingga praktik-praktik feodal yang tidak selalu tertulis secara formal.
## Rakyat yang Menanggung Beban
Namun, kemakmuran yang dinikmati elite sama sekali tidak merata hingga ke rakyat kecil. Masyarakat justru menanggung beban berat dari sistem tanam paksa kopi. Kerja keras para petani menjadi fondasi utama kekayaan daerah, tetapi hasilnya lebih banyak mengalir ke kas pemerintah kolonial dan dinikmati oleh elite lokal, termasuk sang bupati.
Ketimpangan ini memperlihatkan bagaimana struktur ekonomi kolonial menempatkan rakyat sebagai tenaga produksi, sementara surplus ekonomi dikuasai oleh negara kolonial dan lapisan penguasa lokal yang menjadi perantaranya.
## Gaya Hidup Mewah Bupati Cianjur
Bupati Cianjur pada masa itu dikenal memiliki gaya hidup serba mewah. Jan Breman mencatat bahwa sang bupati kerap berkeliling wilayah menggunakan kereta berlapis emas, layaknya bangsawan besar.
“Layaknya tuan besar konsumtif, mereka berbelanja barang mewah dengan harga tinggi. Di saat pulangnya mereka membawa candu, tembakau, dan katun, barang-barang yang akan dijual kepada kepala bawahannya,” tulis Breman.
Gaya hidup tersebut tidak hanya mencerminkan status, tetapi juga mempertegas jarak sosial antara penguasa dan rakyat yang menopang sistem produksi di bawahnya.
## Kunjungan yang Menyengsarakan Daerah Lain
Kemewahan itu bahkan sampai membebani wilayah lain. Mantan pegawai kolonial asal Belanda, Multatuli, dalam novel monumentalnya Max Havelaar (1860), menyoroti bagaimana kunjungan Bupati Cianjur ke Lebak justru menyengsarakan daerah yang disinggahi.
Menurutnya, bupati datang membawa rombongan dalam jumlah sangat besar, dan seluruh biaya akomodasinya harus ditanggung oleh wilayah setempat. “Ratusan orang itu yang semuanya harus ditampung dan diberi makan, begitu juga kuda-kudanya,” tulis Multatuli.
Gambaran ini menunjukkan bahwa pameran status dan rombongan besar bukan sekadar soal citra pribadi, melainkan juga praktik yang berbiaya tinggi bagi masyarakat di daerah tujuan.
## Kabupaten sebagai Panggung Kekuasaan
Menurut Nina Herlina Lubis, kondisi tersebut tidak lepas dari cara pandang terhadap kekuasaan pada era itu. Kabupaten diposisikan layaknya sebuah panggung, dengan bupati sebagai aktor utama yang dituntut untuk selalu menampilkan kemegahan.
“Kabupaten adalah ibarat panggung pertunjukan dengan bupati sebagai pemeran utama yang harus berakting hebat,” ungkap Nina.
Dalam kerangka itu, kemewahan menjadi bagian dari pertunjukan kekuasaan: bukan hanya fasilitas pribadi, tetapi juga simbol yang diharapkan menegaskan hierarki dan wibawa pejabat lokal di mata bawahan maupun penguasa kolonial.
## Pola yang Berulang dalam Sejarah
Pada akhirnya, sejarah menunjukkan sebuah pola yang terus berulang. Kekuasaan kerap berjalan beriringan dengan kemewahan segelintir elite, sementara rakyat di bawahnya tetap menanggung penderitaan. Kisah Bupati Cianjur di era tanam paksa kopi menjadi ilustrasi bagaimana kemakmuran daerah tidak otomatis berarti kesejahteraan bersama, ketika struktur kekuasaan dan sistem ekonomi menempatkan hasil kerja rakyat jauh dari jangkauan mereka sendiri.
Dengan menengok kembali catatan Breman, Nina Herlina Lubis, dan potret dalam Max Havelaar, terlihat bahwa ketimpangan antara kemewahan penguasa dan beban rakyat bukan episodik semata, melainkan bagian dari warisan panjang sejarah kekuasaan di Jawa dan Nusantara.


