Faktaexpose.com, JAKARTA – Ketua komisi IV DPR RI Titiek Soeharto melaksanakan kunjungan kerja bersama rombongan dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dipelabuhan dermaga Muara Angke, Pluit Penjaringan Jakarta Utara.
Kedatangan rombongan Titiek Soeharto bersama Menteri Trenggono disambut para pejabat setempat terkait. Dan langsung meninjau pengedokan kapal yang viral akibat penumpukan kapal diluar kapasitas.
Selain itu Titiek Soeharto meninjau langsung aktifitas nelayan saat bongkar hasil tangkapan nalayan berupa cumi, Namun salah satu seorang nelayan keluhkan salah lamanya waktu pembongkaran akibat penumpukan kapal.
Penumpukan kapal mencapai 2.564 unit, padahal kapasitas pelabuhan hanya 500 unit. Kondisi ini memicu keluhan dari para nelayan yang kesulitan membongkar muatan hasil tangkapan.
Menanggapi keluhan nelayan dan pemilik kapal di lokasi, Titiek Soeharto mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi tersebut.
“Kami putuskan untuk segera ke sini, melihat kapal-kapal yang memang menumpuk enggak karuan,” kata Titiek di lokasi, Selasa (3/2/2026).
Kondisi di lapangan menunjukkan kapal-kapal nelayan tidak hanya merapat di dermaga, tetapi juga saling bersandar satu sama lain, bahkan beberapa kapal terlihat kosong tanpa awak atau rusak.
Selain itu juga faktor cuaca yang menghambat aktivitas melaut, Titiek menyoroti masalah efisiensi bongkar muat dan potensi bahaya kebakaran akibat penumpukan kapal.
Dari data KKP, terdapat 67 kapal rusak yang menempati sisi dermaga dan menghambat pergerakan kapal aktif.
“Satu, tidak efisien ya untuk kapal-kapal ini untuk menurunkan barang-barangnya,” ujar Titiek.
Titiek juga menekankan resiko jika terjadi kebakaran dan penyebaran api yang cepat di salah satu kapal.
“Ini jelas tidak efisien dan lebih dari itu sangat berbahaya. Kapal-kapal terlalu rapat. Amit-amit kalau terjadi kebakaran, bisa habis semuanya,” kata Titiek Soeharto.
Titiek mendesak percepatan perizinan berlayar agar kapal-kapal dapat segera keluar dari dermaga. Ia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti masalah ini.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Perikanan, untuk mengurai persoalan di Pelabuhan Muara Angke.
“Kamis besok seluruh pemilik kapal akan kami kumpulkan di sini. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut produktivitas dan ribuan tenaga kerja yang bergantung pada pelabuhan ini,” kata Trenggono.
Ia menilai, selain keterbatasan kapasitas, persoalan utama terletak pada manajemen pengelolaan pelabuhan yang perlu segera dibenahi.
“Manajemen pengelolaannya masih kurang baik dan ini harus segera diperbaiki. Kapal yang rusak seharusnya tidak berada di area bongkar muat,” jelasnya.
Terkait perizinan, Trenggono menegaskan telah menginstruksikan jajarannya agar proses penerbitan izin dipercepat.
“Kalau semua persyaratan dipenuhi, paling lama satu minggu harus sudah selesai. Tidak boleh berlarut-larut,” tegas dia.
Ke depan, KKP juga akan membahas revitalisasi Pelabuhan Muara Angke bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengingat tingginya produktivitas pelabuhan dan besarnya jumlah tenaga kerja yang bergantung pada aktivitas perikanan di kawasan tersebut.
Sementara James Wiling pemilik kapal mengungkapkan penumpukan kapal terjadi sejak November 2025, selain itu juga karena faktor cuaca. Ia juga mengungkapkan dari kunjungan kerja ketua komisi IV DPR RI Titiek Soeharto dan Menteri KKP
” Hadirnya bu Titiek ketua komisi empat DPR RI dan pa Menteri, rasa terima kasih banyak, hingga keluhan keluhan kami terdengar, kemudian selain itu saya berharap dimudahkannya regulasi penangkapan ikan,” kata James Wiling.
Jemes juga menyampaikan kehadiran ketua DPR RI komisi IV dan Menteri KKP, kata dia, hadirnya bu Titiek ibu tersayang dan pa Menteri, semua dapat diselesaikan,” tutur dia.
(Yons)
