Faktaexpose.com, JAKARTA – Ribuan massa dari berbagai daerah Indonesia yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) melakukan aksi demo di Kawasan Silang Selatan Monas, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (18/12/2025).
Dalam aksi ini mengangkat sejumlah tuntutan krusial bagi kelompok nelayan di seluruh Indonesia, antara lain:
* Penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 3%
Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus untuk keperluan laut
* Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sektor kelautan
* Penolakan terhadap aktivitas kapal asing di wilayah perairan Indonesia.
* Pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023.
Ketua Umum Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) Hadi Sutrisno
yang membuka rangkaian orasi dengan menyampaikan poin-poin strategis tuntutan nelayan.
“Kami sepakat mendesak pemerintah memperbaiki tata kelola perikanan. Tuntutan utama kami adalah menolak kapal asing, menghapus PBB laut, menurunkan PNBP menjadi 3 persen, serta menolak penangkapan ikan terukur atau sistem zonasi,” tegas Hadi di hadapan massa.
Lebih lanjut, Hadi Sutrisno, Dengan tegas nelayan dan pelaku usaha perikanan solid menuntut format ulang kebijakan KKP yang dinilai berdampak negatif terhadap aktivitas melaut dan keberlangsungan usaha.
Menurutnya, kebijakan yang tidak melibatkan nelayan berpotensi memperparah kondisi ekonomi pesisir.
Sementara Sekjen SNI James Then juga menyampaikan orasi di mobil komando orasi. “Nelayan dan pelaku usaha perikanan mendesak agar rumusan dan pembuatan kebijakan KKP dengan melibatkan nelayan dan pelaku usaha perikanan. Hal ini karena nelayan dan pelaku usaha perikanan yang mengetahui pasti bagaimana kondisi dinamika.
Beberapa perwakilan dari daerah masing-masing pun menyampaikan orasi aspirasi, yang aspirasi mereka sama dari tiap daerah di Indonesia.
Asad nelayan asal dari Tuban Jawa Timur menyampaikan bahwa sejak Presiden Prabowo menjabat, harapan nelayan akan terwujudnya kesejahteraan belum tercapai. Kebijakan yang dikeluarkan dinilai hanya membuat rakyat sengsara, sementara akses nelayan untuk mencari ikan diperumit dan kapal asing justru dengan mudah beroperasi di perairan negara.
Edi nelayan dari Cilacap Jawa Tengah dengan tegas penolakan terhadap semua kebijakan yang merugikan nelayan dan mengajak untuk menuntut penggantian Menteri Trenggono. Ia menyebut kondisi saat ini sebagai “bencana kemanusiaan” karena kesejahteraan nelayan diabaikan, sementara pemerintah dianggap telah melakukan intimidasi dan memperlakukan nelayan dengan cara yang tidak pantas.
Ida seorang ibu dari Indramayu menekankan bahwa nelayan bukanlah penjahat atau perusak negara, melainkan orang yang bekerja dengan jujur untuk mencari nafkah, menjaga laut, dan mempertahankan hidup keluarga. Ia menyatakan penolakan terhadap kriminalisasi terhadap nelayan dan mengingatkan bahwa negara tampaknya lebih berpihak pada kepentingan modal daripada rakyat kecil.
Untuk mengamankan jalannya aksi , sebanyak 2.154 personel gabungan dikerahkan ke lokasi.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro menegaskan, kepolisian menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, namun pelaksanaannya harus tetap mengedepankan ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan hukum.
“Kami mengimbau seluruh peserta aksi agar menyampaikan pendapat secara sejuk dan damai. Para orator diminta tidak memprovokasi massa lainnya, tidak melakukan tindakan anarkis, tidak merusak fasilitas umum, tidak membakar ban bekas, serta tidak melawan petugas di lapangan,” kata Susatyo.
Hujan yang turun dengan diselingi gerimis sejak pagi para aksi tidak surut melakukan aksinya. Dan massa sekitar pukul 15.00 WIB membubarkan aksinya dengan tertib. Arus lalu lintas yang sempat dialihkan ditutup sementara kembali dibuka normal dan lancar.
(Tim)
